Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nasution, Mirza | - |
| dc.contributor.advisor | Zul, Muaz | - |
| dc.contributor.author | Faidir | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-19T02:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-19T02:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8756 | - |
| dc.description | Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak? Bagaimanakah peran polri dalam proses penyidik tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Serta Bagaimana solusi mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan kejahatan masih belum cukup maksimal. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 ( delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat di lakukan pemeriksaan oleh penyidik. (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997). Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya. (Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997). Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 4 ayat 3 UU No. 3 Tahun 1997). | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | peran polri | en_US |
| dc.subject | penyidikan tindak pidana | en_US |
| dc.subject | anak | en_US |
| dc.subject | konflik dengan hukum | en_US |
| dc.title | Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan) | en_US |
| dc.type | Tesis Magister | en_US |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101803030.pdf | Fulltext | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.