Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Nasution, Fitra Dewi

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8758

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Nasution, Mirza	-
dc.contributor.advisor	Lubis, Elvi Zahara	-
dc.contributor.author	Nasution, Fitra Dewi	-
dc.date.accessioned	2018-05-19T03:00:00Z	-
dc.date.available	2018-05-19T03:00:00Z	-
dc.date.issued	2012-05-10	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8758	-
dc.description	Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Altematif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Permasalahan yang saya bahas dalam penulisan Tesis ini yaitu Bagaimana Pengaturan hukum penyelesaian sengketa dengan mediasi di Indonesia dan Bagaimana tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tesis ini, Secara yuridis normatif pengaturan hukum mediasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu HIR, RBg, KUHPerdata dan diformalkan melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping mengakomodir ketentuan-ketentuan yang pernah diberlakukan dan lebih mengakomodir pluralisme hukum yang menghendaki untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat. Tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yakni terbagi dalam tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi terdiri dari tahapan: pertama, Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum, kedua, Hak Para Pihak Memilih Mediator, ketiga, memilih daftar Mediator, keempat, mensepakatai honorarium Mediator, kelima, menentukan batas waktu pemilihan Mediator, keenam, melaksanakan proses. Mediasi dengan Iktikad Baik. Sedangkan di dalam tahapan Mediasi, terdiri dari: pertama, Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, kedua, menentukan. Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal, ketiga, Meditor melaksanakan tugas-tugas sebagai mediator dalam proses mediasi, keempat, memberikan saran keterlibatan Ahli, kelima, proses mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	sengketa perdata	en_US
dc.subject	mediasi	en_US
dc.title	Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
101803032.pdf	Fulltext	1.64 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record