Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006

Batubara, Syafril Pardamean

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8764

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Marlina	-
dc.contributor.advisor	Zul, Muaz	-
dc.contributor.author	Batubara, Syafril Pardamean	-
dc.date.accessioned	2018-05-22T04:02:26Z	-
dc.date.available	2018-05-22T04:02:26Z	-
dc.date.issued	2012-05-12	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8764	-
dc.description	Semua saksi, pelapor, dan korban memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor, dan korban diberikan oleh Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan harta bendanya, termasuk keluarganya. Perlindungan itu terbagi dua hal perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena ada kekhawatiran akan menjadi korban atas tindak kekerasan seseorang. Ketakutan tersebut timbul karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis empiris), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perlindungan Saksi dan korban dalam penegakan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terdiri dari Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas rasa aman, asas keadilan. Asas Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu berasaskan pada Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti di dalam KUHAP. Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia sudah lebih membaik walaupun dalam KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap yang mengatur tentang hak-hak saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana, akan tetapi bukan berarti dalam hukum di Indonesia tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan saksi dan korban.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	saksi	en_US
dc.subject	korban	en_US
dc.subject	asas perlindungan	en_US
dc.title	Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
101803038.pdf	Fulltext	1.56 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record