Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)

Hasibuan, Ahmad Dahlan

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8779

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Nasution, Mirza	-
dc.contributor.advisor	Arif	-
dc.contributor.author	Hasibuan, Ahmad Dahlan	-
dc.date.accessioned	2018-05-22T07:46:34Z	-
dc.date.available	2018-05-22T07:46:34Z	-
dc.date.issued	2012-05-02	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8779	-
dc.description	Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit para pencari keadilan yang merasakan kekecewaan sebagai akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara hirarki (floating form) sebagaimana diatur dalam kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata kurang efektif dapat memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta dan kenyataan tersebut mendorong penulis untuk meneliti Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 17/G/2000/PTUN-Mdn) melalui pendekatan teori sistem hukum yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) dengan menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan penelitian kepustakaan (Library research) serta meminta masukan dari beberapa informan terutama hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penerapan upaya paksa dan sanksi administratif temyata belum efektif mampu memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan sehingga kaidah pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dipandang perlu dan sangat mendesak untuk direvisi dengan memasukkan lembaga contempt of court didalamnya sebagai ultimum remidium yang diharapkan mampu membuat jera para Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadiian Tata Usaha Negara sehingga keadilan dan kepastian hukum yang dicita-citakan dapat ditegakkan.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	putusan pengadilan	en_US
dc.subject	kepatuhan melaksanakan putusan	en_US
dc.subject	kepastian hukum	en_US
dc.title	Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
101804007.pdf	Fulltext	2.27 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record