Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia

Abstract

Perbuatan homoseksual menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga menjadi bahaya bagi masyarakat, perbuatan homoseksual dinilai sebagai sebuah kejahatan bagi pemuliaan generasi. Perilaku tersebut, secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikhawatirkan dapat berimbas kepada generasi berikutnya di Indonesia, apabila perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Pengaturan hukum homoseksual di Indonesia terdapat di dalam pasal 292 KUHP serta di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, pengaturan hukum homoseksual di dalam KUHP dan UU pornografi memiliki kelemahan dan kekurangan yakni tidak diaturnya perbuatan homoseksual antara mereka yang sudah dewasa menurut hukum sehingga pelaku homoseksual tidak dapat dihukum pidana. Karenanya, Kebijakan kriminalisasi homoseksual harus disegerakan agar masyarakat dapat terlindung dari akibat perbuatan homoseksual yang telah sangat meresahkan.