Kedudukan Mukim dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8879

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Tarigan, Usman	-
dc.contributor.advisor	Sinaga, Rudi Salam	-
dc.contributor.author	AZ, Julian Arigastia	-
dc.date.accessioned	2018-06-29T03:52:02Z	-
dc.date.available	2018-06-29T03:52:02Z	-
dc.date.issued	2014-09	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8879	-
dc.description	Pasca munculnya perdamaian di Aceh yang berakibat terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) maka terjadi perubahan bentuk struktur sistem politik di Aceh seperti adanya partai politik lokal, namun tidak merubah sistem budaya yang telah ada seperti keberadaan istilah Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedudukan Mukim dalam perspektif pemerintahan daerah dan sistem sosial masyarakat di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kedudukan Mukim telah di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 dan dalam peraturan daerah (PERDA) yang secara substantif berbagi tugas dan fungsi dengan Camat.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	kedudukan, sistem pemerintahan, mukim aceh tengah.	en_US
dc.title	Kedudukan Mukim dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Daerah dan Sistem Sosial Masyarakat di Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Government Science

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
108510051_Julian Arigastia.AZ.pdf	Fulltext	9.7 MB	Adobe PDF	View/Open