Pengaruh Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bawaan Jika Terjadi Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)

Harahap, Mufti Maulana

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8952

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Muis, Abdul	-
dc.contributor.advisor	Rahmaniar	-
dc.contributor.author	Harahap, Mufti Maulana	-
dc.date.accessioned	2018-07-09T02:31:42Z	-
dc.date.available	2018-07-09T02:31:42Z	-
dc.date.issued	2011-04	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8952	-
dc.description	Pembahasan skripsi ini adalah tentang pengaruh keberadaan perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan jika terjadi perceraian. Dimana dengan adanya suatu perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan akibat kepada pelaksanaan pembagian dari harta perkawinan itu sendiri. . Untuk membahas hal tersebut maka diajukan pennasalahan bagaimana keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, bagaimana Cara Penentuan Status Harta Bawaan dalam suatu perkawinan dan bagaimana status harta perkawinan jika terjadi pen;eraian? Dalam melakukan pembahasan maka dilak:ukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan. Setelah dilakukan penelitian mak:a diketahui perjanjian perkawinan sangat menentukan status harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan akan didapatkan kejelasan tentang status harta bawaan dari suami maupun isteri. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka harta bawaan akan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang bercerai itu sendiri. Status harta perkawinan jika terjadi perceraian, maka harta benda yang didapatkan di dalam perkawinan tersebut akan dibagi dua, yaitu separuh untuk suami dan separuh lagi untuk isteri, setelah dipotong dengan hutang piutang yang terbit selama perkawinan tersebut. Tentang harta bawaan yang selama ini diperjanjikan terpisah dengan harta bersama tetap dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak yang bercerai. Kedudukan harta perkawinan terhadap pihak ketiga maka harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi jaminan perikatan hutang piutang dengan pihak ketiga. Sehingga dengan demikian baik isteri maupun suami menjadi terikat secara bersama untuk menanggung hubungan yang terjadi dengan pihak ketiga	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.title	Pengaruh Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bawaan Jika Terjadi Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Civil Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
078400191_Mufti Maulana Harahap.pdf	Fulltext	3.19 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record