Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dikaitkan Undang - Undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.BJ)

Abstract

Kejahatan pemalsuan Identitas Perkawinan menjadi salah satu bentuk kejahatan sering terjadi. Kejahatan Pemalsuan Identitas tersebut sangat beranekaragam. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan identitas mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas Monogami, tetapi dalam Undang-undang tersebut membolehkan berpoligami dengan catatan harus ada Izin isteri pertama. Pada kasus perkara Nomor 165/Pid.B/2014/PN.BJ yang penulis teliti telah terjadi perkawinan atas nama terdakwa Suheri dengan Melati. Pada hal Suheri status suami yang sah dari Ira Mariana.Terdakwa melakukan perkawinan tersebut dengan memalsukan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabatan yang berwenang sebagai syarat untuk melakukan perkawinan dengan Melati. Dalam penelitian yang di analisis oleh penulis terhadap studi Kasus dalam putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN.BJ terdapat permasalahan yang merupakan jantung dari bahasan yang harus dipecahkan dengan mencari solusi. Dalam hal ini permasalahan yang timbul dalam penulisan Skripsi ini adalah tentang penyebab terjadinya Pemalsuan Identitas perkawinan dan Upaya pencegahan agar kejahatan itu dapat dicegah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif Jenis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis yang mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori teori Hukum. Metode Penelitian ini mengacu pada Norma Hukum yang terdapat dalam studi Kasus putusan pengadilan Negeri binjai dalam putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN.BJ Adapun Penyebab terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Identitas perkawinan dalam studi Kasus putusan pengadilan Negeri binjai dalam putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN.BJ. Dan upaya pencegahan pemalsuan Identitas perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP dikaitan Undang-undang perkawinan dalam putusan tersebut dengan bersipat preventif yaitu pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Hal tersebut dapat di tingkatkan pengawasan serta peran dari lembaga yang terlibat dalam hal masalah Perkawinan seperti Peran Kepala Lingkungan, Lurah dan Kantor Urusan Agama setempat