Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)

Abstract

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang mana seseorang dikatakan anak apabila belum mencapai usia 18 Tahun dan belum menikah. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara”. Masalah Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap pada diri anak. Berdasarkan penelitian data yang dilakukan yaitu dengan cara teknik pengumpulan data yang dipergunakan dari penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep kebijakan hukum pidana terhadap anak tindak pidana narkotika dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkotika. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bagaimana proses kebijakan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkotika. Adapun proses kebijakan hukum pidana terhadap anak tindak pidana narkotika dalam Putusan No. 22/ Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN. Mdn, maka dapat disebutkan dalam hal ini proses kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku yaitu sesuai pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika. Sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam penelitian ini adalah berupa pertimbangan yuridis. Dalam hal ini penulis memperjelas adapun faktor dari terdakwa menggunakan narkotika berupa “Ganja” yaitu dikarenakan rasa kesetiakawanan, rasa ingin tahu dan ingin tampil beda tanpa melihat dampak buruk terhadap dirinya