Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9203
Title: Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Akte Pengakuan Hutang dengan Jaminan (Studi Putusan No. 158/PDT.G/2013/PN.MDN)
Authors: Syafira, Bella
Keywords: wanprestasi;akta pengakuan hutang;jaminan;deed of debt acknowledge;security of law
Issue Date: 4-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: For a relatively large loan, a general guarantee is required in the debt of the receivable. The value of the collateral object is usually, at the time of the estimate, of a higher value than the principal and interest. The collateral for the debts of the debtor between the Borrower and the Creditor shall be followed by the proxy of such guarantee. Authority in question is the power to sell the guaranteed collateral object if at any time the Debtor suffered a default. One of the goals in writing this thesis is as a requirement to obtain a Bachelor of Law at the Faculty of Law, University of Medan Area, considering this is an obligation for every student who will complete his studies. Type of research on writing this thesis is normative and empirical. The nature of this thesis research is descriptive analytical research, ie research consisting of one variable or more than one variable. The location of the research is in Medan District Court which is also the location to obtain Decision Number 158 / PDT.G / 2013 / PN.MDN. Time of study in January-February 2018. Techniques Data collection is primary, secondary and tertiary. In the event that the debtor fails to fulfill the duties properly and there is an element of negligence and wrong, then there is a legal effect upon which the creditor may sue the debtor, as provided for in Article 1236 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code, also set forth in Article 1237 Civil Code. The Defendants' does not fulfill its obligations to carry out The payment of money is sufficiently qualified as an act of broken promises (wanprestasi). The parties, especially creditors, often ask that the accounts payable is made by a notary acknowledgment by a notary with the intention that in the event of default, grosse may be requested, because grosse deed is a copy of a notarized deed. The deed of debt recognition is a unilateral agreement, in which it can only contain an obligation to pay the debt of a certain amount of money. From the whole set of legal considerations, the judges concluded that the plaintiff had "not succeeded", to prove the argument of the principal of his lawsuit as stated in the plaintiff's lawsuit which essentially stated that the plaintiff was merely an intermediary rather than a " who has debts / debtors "or the person who borrows money from the defendant I.
Description: Untuk pinjaman yang relatif besar maka diperlukan jaminan yang umum dalam utang piutang. Nilai benda jaminan biasanya, pada saat dilakukan taksiran, bernilai lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga. Jaminan atas utang piutang antara Debitur dan Kreditur wajib diikuti dengan kuasa atas jaminan tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa menjual objek jaminan yang dijaminkan tersebut apabila suatu saat Debitur mengalami wanprestasi. Salah satu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian dekriptif analitis, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh Putusan Nomor 158/PDT.G/2013/PN.MDN. Waktu penelitian pada bulan Januari-Februari 2018. Teknik Pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata.Tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menjalankan Pembayaran uang tersebut sudah cukup terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Para pihak terutama kreditur tidak jarang meminta agar hutang piutang yang terjadi dibuat dengan akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu. Dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan pertimbangan hukum, majelis hakim berkesimpulan bahwa pihak penggugat “belum berhasil/tidak berhasil”, untuk membuktikan dalil dalil pokok gugatannya sebagaimana dalam surat gugatan penggugat yang intinya menyatakan kalau pada diri penggugat hanya sebagai pihak “perantara” bukan sebagai pihak “yang mempunyai utang/pihak yang berhutang” atau orang yang meminjam uang kepada turut tergugat I.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9203
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bella Syafira - Fulltext.pdfFulltext1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.