Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9255
Title: implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan
Authors: Siregar, Sahara Angriani
metadata.dc.contributor.advisor: Kadir, Abdul
Batu Bara, Beby Mashito
Keywords: implementasi peraturan daerah;gelandangan dan pengemis;implementation local regulation;homelessness and begging
Issue Date: 2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Sprawl is an issue that must be faced by the government especially the social city of Medan, because of sprawl have been considered as a profession job that easy, even want to be criminal and disturb the comfort of society as well as interfere with riders with how to write with a windshield. This is a task of the city of Medan to services vagabonds and beggars in the city of Medan. The research is to determine the extent the implementation of the regulations the city of Medan, number 6 years 2003 and anything that is in their implementation. The method used is the method of quantitative, researchers used the theory of Edward III said that factor the implementation of communication, resources, disposition, and the structure of bureaucracy. The results of the investigators are social services has served her purpose in accordance with the theory, the researchers just not optimally and there are obstacles faced and that is the lack of awareness which is owned by the community in providing something and be seen from the resources there is still a shortage of facilities and infrastructure in the implementation of, such as the absence of safe houses and the lack of a patrol car owned. To the city of Medan should ask the revision of regulations number 6 in 2003, in order to be more effective and rational in answering the problems sprawl in the city of Medan and be able to meet the needs of facilities and infrastructure to the implementation of the running on as planned.
Description: Gepeng merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial kota Medan, karena Gepeng telah dianggap sebagai profesi pekerjaan yang mudah, bahkan sudah bertindak kriminal dan menggangu kenyamanan masyarakat seperti menggangu pengendara dengan cara menggoreskan kaca mobil. Hal ini merupakan suatu tugas dari Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 dan faktor apa saja yang menjadi menghambatnya Implementasi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, peneliti menggunakan teori Implementasi Edward III yang menyatakan bahwa faktor- faktor implementasi terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian peneliti adalah Dinas Sosial sudah menajalankan tugasnya sesuai dengan teori yang digunakan peneliti hanya saja belum maksimal dan ada kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran yang dimilki oleh masyarakat dalam memberi sesuatu serta dilihat dari faktor sumberdaya masih ada kekurangan sarana dan prasarana dalam melaksanakan implementasi tersebut, seperti tidak adanya rumah singgah dan kurangnya mobil patroli yang dimiliki. Dinas Sosial Kota Medan seharusnya meminta revisi terhadap Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, agar lebih efektifnya dan rasional dalam menjawab masalah – masalah gepeng yang ada di kota Medan dan dapat segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar implementasi berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9255
Appears in Collections:SP - Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sahara Angriani Siregar - Fulltext.pdfFulltext1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.