Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9335
Title: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Penjualan Deposit Pulsa (Analisis Putusan No. 793/Pid.B/2016/PN.Mdn)
Authors: Girsang, Michael Tomi Pranata
metadata.dc.contributor.advisor: Lubis, Anggreni Atmei
Munthe, Riswan
Keywords: pertanggung jawaban pidana;penggelapan dalam jabatan;penjualan deposit pulsa;criminal accountability;embezzlement in sales position;sales pulsa deposit
Issue Date: 8-Jun-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: At this time there is often a case of crime of embezzlement in the position of sale of deposit pulses. This case can occur because of the opportunity and convenience, it is only based on trust, for example someone who owns a deposit store pulse entrust to the employee / sales to sell credit to customers and to quote money from customers to be deposited to the store cashier but it turns out sales it does not deposit money from customers to the store's shop so that the store is experiencing huge losses. Law enforcement against embezzlement in the sales position of the toll deposit has been done by law enforcers and has received many judges' rulings in court. But in fact the criminal liability in cases of embezzlement of sales of the deposit pulse not yet in accordance with the applicable article that is article 374 that is the article related to embezzlement. Based on the above problems the authors are interested to know the consideration in imposing the punishment on the perpetrators of embezzlement in the position of sale of deposit pulse on the verdict No.793 / Pid.B / 2016 / PN.Mdn. This research will be conducted in Medan District Court by taking decision with related case that is case about crime of embezzlement in this position is decision No.793 / Pid.B / 2016 / Pn.Mdn. The time of the research will be conducted in March 2018. The nature or the research design used in completing this thesis is a descriptive analysis that leads the research of normative law, that is a form of legal writing based on normative legal science characteristics The law regulates the crime of embezzlement in the position of the sale of the pulsa deposit in the district court which is imprisonment for 1 (one) year 6 (Six) Months in accordance with Article 374 of the Criminal Code, but in fact in the article of the Criminal Code which has "embezzlement by people the ruler of the goods caused by the employment relationship or due to liquefaction or due to get the wages, is punishable by imprisonment of maximum 5 years and in Article 372 whoever intentionally and against law has the ingredients of something wholly or partly or belonging to others, is in power not because the crime is threatened by embezzlement, with a maximum imprisonment of 4 years or a maximum fine of Rp.900-. Factors causing the perpetrators to commit a crime of embezzlement in the position of the sale of deposit pulses in the field court that is one of the social and economic factors, the possibility of the defendant to embezzle money pulse because of the many economic needs while the income is small. Situation factors that can be categorized as a trigger behavior of the perpetrators of criminal acts of embezzlement include the pressure of friends or groups or environments to participate embezzlement.
Description: Pada saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa. Kasus ini dapat terjadi karena adanya peluang dan kemudahan, hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang pemilik toko deposit pulsa yang mempercayakan kepada pegawainya/ sales untuk menjual pulsa kepada para pelanggan dan mengutip uang pulsa dari para pelanggan guna disetor kepada kasir toko tersebut tapi ternyata sales tersebut tidak menyetor uang pulsa dari pelanggannya ke kasir toko sehingga toko mengalami kerugian yang sangat besar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak memperoleh putusan hakim di sidang pengadilan. Namun nyatanya pertanggungjawaban pidana pada kasus penggelapan penjualan deposit pulsa belum sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu Pasal 374 yaitu pasal yang berkaitan tentang penggelapan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa pada putusan No.793/Pid.B/2016/PN.Mdn. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan putusan No.793/Pid.B/2016/Pn.Mdn. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Sifat atau rancangan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penetapan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelap andalan jabatan penjualan deposit pulsa di pengadilan negeri medan yaitu penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan belum sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 374 KUH Pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan penjualan deposit pulsa di Medan salah satunya faktor sosial dan ekonomi, kemungkinan terdakwa melakukan penggelapan uang pulsa karena kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara pendapatannya hanya rendah. Faktor situasi yang bias dikategorikan sebagai pemicu prilaku pelaku tindak pidana penggelapan diantaranya adalah tekanan dari teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi melakukan penggelapan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9335
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michael Tommy Girsang - fulltext.pdfFulltext10.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.