Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera)

Abstract

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara merupakan fungsi yang strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa degradasi atau penurunan kualitas lingkungan terus terjadi, antara lain pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program pengendalian pencemaran lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan sumber data diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara total sampling sebanyak 32 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pengendalian pencemaran lingkungan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari faktor-faktor: komunikasi, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan program pengendalian pencemaran lingkungan di Sumatera Utara berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa semua indikator tersebut memiliki nilai yang hampir sama yaitu : indikator komunikasi (2,74), demikian juga halnya dengan indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan rata-rata skor yang hampir sama yaitu indikator : struktur birokrasi (2,71) kecenderungan (2,67) dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan skor terendah (2,59). Faktor yang mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam implementasi program pengendalian pencemaran lingkungan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih terbatas, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.