Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9963
Title: | Analisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Medan Baru Kota Medan |
Authors: | Faridah, Mimmy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tarigan, Usman Kariono |
Keywords: | analisis kinerja;kinerja pegawai |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Pada umumnya pemerintahan di Negara-negara berkembang melalui birokrasinya bersifat otonomi dan dominan terhadap aspek kehidupan. Keberhasilan program-program pembangunan di Negara-negara berkembang sangat tergantung pada kinerja birokrasinya. Oleh karena itu apabila pemerintahannya dengan kinerja aparat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik maka dapat berakibat gagalnya kemajuan masyarakat. Perolehan paradigma pembangunan yang menempatkan rakyat tidak lagi sebagai objek pembangunan semata, namun juga sebagai subjek, melahirkan suatu kesepakatan sosiologis mengenai konfigurasi komponen masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan yang dikemas oleh istilah Good Governance. lstilah ini popular sejak awal 1980-an yang tidak membatasi pengertiannya pada terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik, namun juga kondisi yang relevan bagi lembaga legislative, yudikative maupun masyarakat luas. Desentralisasi pemerintah melalui Undang-Undang Otonomi Nomor 22 Tahun 1999, belum dapat secara efektif berlangsung. System birokrasi yang feodalistik menyebabkan gagalnya pembangunan Negara sebagai pelayanan masyarakat (Service Government), sehingga yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani birokrasi atau pemerintahan terkecil melayani pemerintah yang lebih besar dan seterusnya. Padahal pemerintah terkecil, seperti desa dan kelurahan, merupakan "front liner" pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan diasumsikan "paling tahu" masalah dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat, yang seterusnya dilayani dan dipersiapkan segala kebutuhan pemerintahannya. Oleh karena itu pembangunan aparatur pemerintah khususnya di tingkat Kecamatan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas dari aparatur Negara yang memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab dan disiplin, serta kewibawaan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur yang terpenting dalam meningkatkan kualitas dari aparatur Negara adalah dengan meningkatkan disiplin kerja dari pada aparatur Negara tersebut di dalam melaksanakan tugas sebagai modal dasar kebudayaan "good governance". |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9963 |
Appears in Collections: | MT - Master of Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
021801047_mimmy faridah.pdf | Fulltext | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.