Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Konflik Elit Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Tapanuli Tengah (Studi Tentang Adanya Multi Tafsir UU No. 32 Tahun 2004 yang Berdampak Terhadap Konflik Elit Politik Lokal)

Abstract

Penlitian ini menganalisa tentang bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap konflik elit politik lokal pada pemilihan kepala daerah di Tapanuli Tengah dengan mengambil studi kasus tentang adanya multi tafsir terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang berdampak terhadap konflik elit politik lokal. Pembahasan penelitian ini menggunakan konsep Merille S. Grindle tentang kemuncuan konflik elit bisa disebabkan salah satunya oleh faktor kebijakan. Hasil penelitian menununjukkan bahwa konflik elit politik yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di tapanuli Tengah disebabkan oleh faktor kebijakan khususnya UU No. 32 Tahun 2004. Faktor kebijakan ini masih terbagi dua yaitu isi (content) dan context (implementasi) kebijakan tersebut. Pertama, terkait dengan isi kebijakan bahwa interpretasi yang berbeda bisa dilihat dari penentuan hari libur dalam pemungutan suara. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, pasal 86 ayat (3) menyebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Dengan demikian, hari libur yang dimaksudkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 apakah hari libur biasa seperti hari minggu taupun hari besar lainnya atau hari libur diartikan hari yang tidak libur namun diliburkan melalui surat keterangan. Kemudian, persoalan yang menimbulkan konflik juga terjadi ketika melakukan penundaan pemungutan suara. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa penundaan Pilkada di sebagian wilayah atau keseluruhan dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan lainnya. Dalam hal ini, UU No. 32 Tahun 2004 tersebut tidak jelas dalam mendefenisikan gangguan keamanan yang dapat menunda pelaksanaan pilkada di Tapanuli Tengah.