Analisis Strategi Peningkatan Kinerja Administrasi Kepegawaian Pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara

Abstract

Di Indonesia pengukuran kinerja instasnsi pemerintah jarang dilakukan, sementara pengukuran kinerja pegawai masih didasarkan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah. Standar yang digunakan sudah bertahan sekian lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan paradigma dan tuntutan publik. Standar peniaian yang digunakan masih bersifat seragam, dan sering dinilai kurang mengakomodasim variasi-variasi bidang tugas pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan kekhasan dari tingkatan hirarki. Bahkan, penilaian kinerja terkadang bergeser tujuannya yaitu mengarah kepada tjuan-tujuan politis dan psikologis tertentu. Oleh karena itu, hasil penilaian pun kurang menggambarkan apakah seseorang telah memiliki tingkat kinerja tertentu. Sumbangan setiap individu terhadap pencapaian tujuan organisasi juga menjadi tidak jelas. Implikasinya adalah timbulnya keragu-raguan dalam memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk penempatan, promosi, penerapan saksi atau pemberian motivasi kepada para pegawai, termasuk perbaikan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pembenahan dan pengembangan organisasi dan pegawai. Penilaian suatu kinerja selalu didasarkan pada kriteria atau indikator yang diilhami oleh suatu paradigma yang dianut. Apabila paradigma yang dianut adalah lebih didasarkan pada manajemen klasik, maka kriteria karakter pegawai, sikap dan tingkah lakunya akan menjadi penting. Akan tetapi kalau paradigma yang dianut lebih mengarah pada manajemen sumber daya manusia, maka hasil dan partisipasi, inisiatif dan perkembangan menjadi pusat perhatian. Bila paradigma yang dianut adalah paradigma Good Governance maka kedua-duanya akan menjadi sama pentingnya karena disamping harus bekerja profesional dan harus akuntabel terhadap apa yang telah dijanjikan kepada publik, aspek transparansi, responsivitas dan sebagainya,juga harus diprerhstikan.