Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11727
Title: Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh Masyarakat (Studi Kasus di Polsek Medan Kota)
Authors: Lubis, Dedi Mahruzani Nur
metadata.dc.contributor.advisor: Isnaini
Zulyadi, Rizkan
Keywords: peranan kepolisian;penyidikan;tindak pidana;perusakan;the role police;investigation;crime;destruction
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161803037
Abstract: This legal research aims to know the role of police in the investigation of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector by the community. This research method uses normative juridical research with case and law approach. The location of research in Medan City Police Sector Office with data source consists of primary and secondary data. Data collection tool with observation, documentation and interview. Qualitative descriptive data analysis. Conclusion results show that: 1.The rule of law that can be harassed by the police against the people who committed of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector is Article 187 to-1e the criminal code; Article 187 to-2e the criminal code; Article 170 section (1) the criminal code; and Article 406 section (1) the criminal code. 2.The role of the police as law enforcers in the process of investigation the role of police in the investigation of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector by the community reffering to applicable laws and regulations that is: a.The law number 8 of 1981 on the criminal procedure law; b. The law number 2 of 2002 on the Indonesian Republic Police Force; c.Government Regulation number 27 of 1983 on the implementation of the criminal procedure law; d. Government Regulation of Republic of Indonesian number 58 of 2010 about the change of Government Regulation number 27 of 1983 on the implementation of the criminal procedure law; e. Republic of Indonesia Police Chief’s regulation number 14 of 2012 on criminal investigation management; and 3. Legal sanctions against the committing community of the crime of destruction the police office of the sub sector of the New Village of the Medan City sector based on the verdict of criminal case number: 639/ Criminal.B/2017/Medan District Court, the panel of judges of medan district court impose a prison term of each selena 3 (three) years because proven to violate Article 187 to-1e the criminal code jounto Article 55 section (1) to-1e the criminal code.
Description: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana perusakan Kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsubsektor) Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-undang. Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Medan Kota dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa: 1. Aturan hukum yang dapat dipersangkakan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota adalah Pasal 187 ke-1e KUHP; Pasal 187 ke-2e KUHP; Pasal 170 ayat (1) KUHP; dan Pasal 406 ayat (1) KUHP; 2.Peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota oleh masyarakat mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku yaitu: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; b. Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI; c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP; e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan 3. Sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kantor Polsubsektor Kampung Baru Sektor Medan Kota berdasarkan petikan putusan perkara pidana nomor: 639/Pid.B/2017/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun karena terbukti melanggar Pasal 187 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHpidana.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11727
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161803037 - Dedi Mahruzani Nur Lubis - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography1.04 MBAdobe PDFView/Open
161803037 - Dedi Mahruzani Nur Lubis - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV496.35 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.