Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11762| Title: | Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi) |
| Authors: | Tarigan, Edi Syahjuri |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Marlina Siregar, Taufik |
| Keywords: | prosecutor;prosecution;corruption;jaksa;penuntutan;tindak pidana korupsi |
| Issue Date: | Jun-2017 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Series/Report no.: | NPM;141803085 |
| Abstract: | The prosecutor's office in the field of investigation as a special criminal investigator covering the criminal act of corruption, and economic crime. Specifically related to the authority of investigation and prosecution in corruption, in carrying out duties above the prosecutor's office always guided by the applicable laws and regulations such as Law Number 20 Year 2001 About "Amendment to Law Number 31 Year 1999 About" Eradication of Action Corruption Crime "and Law Number 8 Year 1981 on" Criminal Procedure Law "and jurisprudence that is related to corruption. In addition to the prosecutor's office was also established the Corruption Eradication Commission (KPK) regulated in Law No. 30 of 2002 on "Commission for Corruption Eradication. Problems in this study are: 1. how the rule of law of the prosecutor's office in the prosecution of corruption. 2. How the implementation of the position and role of the prosecutor in the prosecution of criminal acts of corruption. 3. How to overcome obstacles in implementing the prosecution of corruption. The results showed that the role of the Prosecutor in the control of penal criminal acts of penal and non penal has not been maximal because there are constraints in the implementation of duties and authority both from internal and external factors. In carrying out these duties, the AGO always strives to improve the quality of the management of the tasks assigned to them, one of them in handling cases of corruption. The practice of corruption that tends to increase, is a serious matter for the handling of law in Indonesia, especially the Attorney General. |
| Description: | Kejaksaan dalam bidang penyidikan sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Khusus berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, dalam menjalankan tugas diatas kejaksaan selalu berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang ”Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Selain kejaksaan juga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “ Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana aturan hukum kedudukan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 3. Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penatalaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi. Praktik korupsi yang cenderung meningkat, merupakan hal yang serius bagi upaya penanganan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11762 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141803085 - Edi Syahjuri Tarigan - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy | 675.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 141803085 - Edi Syahjuri Tarigan - Chapter IV-V.pdf Restricted Access | Chapter IV-V | 344.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.