Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11768
Title: Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Meriah
Authors: Vera, Zefri Noci
metadata.dc.contributor.advisor: Kadir, Abdul
Isnaini
Keywords: public perceptions;integrated licensing quality;public service factors;persepsi masyarakat;kualitas perizinan terpadu;faktor pelayanan publik
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;151801006
Abstract: Public perception on the quality of government service in Indonesia In general, assessing service performance is still not as expected, it can be seen among others from the many complaints or complaints from the public at the Ministry of Finance as it concerns the procedures and working mechanism of the convoluted service, not transparent, less informative, less consistent, , Facilities and infrastructure services, so do not guarantee certainty (legal, time, and cost). Public perceptions on the implementation of public services on the PM-PTSP Kab. Bener Meriah is still not good, therefore the need for a study to analyze the public perception of the implementation of service. This research was conducted at One Stop Service and Integrated Licensing Service (PM-PTSP) of Bener Meriah Regency, with the aim of analyzing public perception toward public service and knowing factors influencing public service quality. The research method used is qualitative research method, with interview technique. From the analysis result, it is known that public perception of public service users at One Stop Service and One Stop Service (PM-PTSP) of Bener Meriah Regency stated that the implementation of public service is good enough. Improving the delivery of public services to the Department of Service and Integrated One-Stop (PMPTSP) License of Bener Meriah Regency can be done with the priority need to clarify public service procedures, The existence of the transparency of costs, the certainty of time resolutions affairs, Settlement of affairs in accordance with the desired, the existence of proof of receipt Granted, clarity in technical and administrative requirements, is necessary Ease of access, and the existence of Law concerning the implementation of public services. So that public services can be improved because there are minimum standards.
Description: Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan di Indonesia pada umumnya menilai kinerja pelayanan masih belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang masih rumit, tidak transparan, kurang informatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya).Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bener Meriah masih belum baik, oleh karena itu perlu adanya kajian untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bener Meriah, dengan tujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatatif, dengan teknik wawancara.Dari hasil analisis diketahui bahwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan publik pada Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bener Meriah menyatakan kalau penyelenggaraan pelayanan publik masih adanya di temukan pelayanan yang belum baik. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bener Meriah dapat dilakukan dengan prioritas perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan publik, adanya transparansi biaya, adanya kepastian waktu penyelesaiaan urusan, penyelesaiaan urusan sesuai dengan yang dikehendaki, adanya bukti tanda terima yang diberikan, kejelasan dalam persyaratan teknis dan administratif, perlu adanya kemudahan akses, serta adanya Undang-Undang mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dikarenakan ada standar minimalnya.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11768
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151801006 - Zefri Noci Vera - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy1.2 MBAdobe PDFView/Open
151801006 - Zefri Noci Vera - Chapter IV-V.pdf
  Restricted Access
Chapter IV-V356.91 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.