Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11819| Title: | Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Riau (Studi Kasusu di Pengadilan Negeri Pekanbaru) |
| Authors: | Sibarani, Anggiat |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Arifin, Syamsul Siregar, Taufik |
| Keywords: | town of pekanbaru;illegal logging;kota pekanbaru |
| Issue Date: | Oct-2016 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Series/Report no.: | NPM;131803062 |
| Abstract: | One of the region in natural Provinsi Riau of very forest degradasi quickly is Town of Pekanbaru representing Capital Of Provinsi Riau. Existence of forest Town of Pekanbaru only town outskirts centre on and Great Garden Forest region which verging on direct with Sub-Province region of Siak and also spread over town forest Town of Pekanbaru. Besides becoming area pass by quickly operational of[is transportation of wood of ilegal between sub-province in Provinsi Riau, existence of forest town of Pekanbaru also some of destined for local consumption exist in Town of Pekanbaru . This research have type to of yuridis normatif with research location in Town of Pekanbaru. Source of data consist of materials punish primary, sekunder and tertiary with approach of normatif yuridis. Data collector the utilized is book study by using method analyse yuridis qualitative. Pursuant to research known by crime formulasi to badness of wild Ilegal Loging there are in Criminal Code, Code Number 41 Year 1999 about Forestry and Code Number 18 Year 2013 about Prevention and Eradication of Disforesting. Comparison of doing an injustice formula of illegal logging between number code 41 year 1999 about forestry with number code 18 year 2013 about prevention and eradication of disforesting is Code Number 18 Year 2013 have formulated congeniality of wild, Code Number 14 Year 1999 formulating intended action, while Code Number 18 Year 2013 formulated by doing an injustice designedly or with negligence, Code Number 18 Year 2013 have formulated aid action and taking part in in conducting doing an injustice of illegal Code Number and logging 41 Year 1999 do not mention about prohibited action to related/relevant functionary, but Section 28 Code Number 18 Year 2013 is in detail formulated. Consideration of judge ceremony in dropping decision to doing an injustice of illegal logging in District Court Of Pekanbaru is do there is reason of able to become the reason of reason and also forgiveful. But, at this case do not be found basis for abolish crime. Therefore defendant expressed have to earn to response its deed. |
| Description: | Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat adalah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Keberadaan hutan di Kota Pekanbaru hanya berpusat pada daerah pinggiran kota dan wilayah Taman Hutan Raya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak serta hutan kota yang tersebar di Kota Pekanbaru. Selain menjadi daerah lintas operasional pengangkutan kayu ilegal antara kabupaten di Provinsi Riau, keberadaan hutan di kota Pekanbaru juga sebagian diperuntukkan untuk konsumsi lokal yang ada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar ( Ilegal Loging) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbandingan rumusan tindak pidana illegal logging antara undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merumuskan pengertian pembalakan liar, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 merumuskan tindakan yang disengaja, sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dirumuskan tindak pidana dengan sengaja atau dengan kelalaian, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merumuskan tindakan pembantuan dan keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana illegal logging dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mencantumkan tentang tindakan yang dilarang bagi pejabat yang terkait, tetapi Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 secara rinci dirumuskan. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11819 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 131803062 - Anggiat Sibarani - Chapter III-V.pdf Restricted Access | Chapter III-V | 413.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 131803062 - Anggiat Sibarani - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, Biblioghraphy | 661.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.