Analisis Hukum Tentang Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Tanah Karo)

Abstract

BNN dan Kepolisian adalah dua penegakan hukum dalam kaitannya dengan penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum. Dua lembaga tersebut sangat berkompeten dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi: bagaimana kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN daam penyidikan tindak pidana narkotika, bagaimana kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo, bagaimana hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktrin yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dan kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Tanah Karo diwujudkan dalam bentuk koordinasi kerja didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Polri dan BNN sama-sama melakukan Press release atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkotika dan bahaya narkotika. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota. Hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama BNN dengan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika meliputi adalah minimnya personil Polrdi da Seksi Pemberantasan dan di BNN serta kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dan senjata api. Upaya penanggulangan adalah dengan menambah personil dan juga sarana prasarana. Hambatan lainnya adalah sering terjadi di lapangan antara BNN dan kepolisian dalam penindakan memiliki target operasi (TO) yang sama, sehingga dalam kapasitas ini perlu ditingkatkan koordinasi yang baik antara BNN dan kepolisian. The National Narcotics Agency and the Police are two law enforcement in relation to illegal drug trafficking. The two institutions are very competent in implementing law enforcement in the field of narcotics abuse. The problems raised in this study include: how the authority of the police and the authority of the National Narcotics Agency are investigating narcotics crimes, how the BNN cooperates with the Police in investigating narcotics crimes at the Tanah Karo Regional Police, how obstacles and efforts need to be taken to deal with BNN cooperation with the Police in investigations narcotics crime at the Tanah Karo police station. This research is directed towards normative juridical or doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data. The results of the study and discussion explained the authority of the police and the authority of the National Narcotics Agency in investigating narcotics crimes as regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics not only to BNN investigators, but also to the National Police investigators as stipulated in Article 81. the investigation into narcotics crimes at the Tanah Karo Regional Police Station was realized in the form of coordination of work in preventing and acting against the perpetrators of narcotics crimes. If the National Police and the National Narcotics Agency find information about the illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, the National Police and the National Narcotics Agency will also carry out a press release on the findings. In coordinating preventing and acting against the perpetrators of narcotics, BNN and National Police crimes related to each other if the National Police asks for support for counseling issues, the National Narcotics Agency is ready to conduct counseling and dissemination of narcotics and narcotics hazards. In conducting inspection operations or raids the BNN requested assistance from the National Police because of the limited number of members. Obstacles and efforts that need to be done to overcome the BNN's collaboration with the Police in investigating narcotics crimes include the lack of police personnel in the Eradication Section and at the National Narcotics Agency and the lack of facilities and infrastructure such as vehicles and firearms. Mitigation efforts are to add personnel and infrastructure. Another obstacle is that it often occurs in the field between the National Narcotics Agency and the police in taking action to have the same operating target (TO), so that in this capacity good coordination between the BNN and the police needs to be improved.