Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)

Abstract

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pelayanan dan pembangunan. Pentingnya peran Kecamatan itu ditambah adanya tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai.Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Perubahan kedudukan Kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat tersebut adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti Camat mendapatkan kewenangan dari Sekretaris Daerah, karena secara legitimasi Camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota. Penelitian ini menggunakan metode deskripitif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memamfaat kan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan yaitu bahwa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 yaitu dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang belum maksimal diberikan kepada masyarakat, dapat dilihat dari penilaian PATEN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan. Hal tersebut memiliki beberapa factor penghambat yaitu Kurangnya Sumber daya Manusia yang mumpuni, ketersediaan anggaran yang belum memadai dan di uraikan dari teori Hamdi yaitu dari dimensi produktifitas, Dimensi Linearitas, dan Dimensi efisiensi. Serta memiliki factor-fakto yang mempengaruhi antara lain Sustansi Kebijakan, Perilaku Tugas Pelaksana, Interaksi Jejaring Kerja, Partisipasi Kelompok Sasaran, dan Sumber Daya. District is a level of government that plays an important role in the region, especially in the construction period. The importance of the role of the District was compounded by the demands of the community to get better public services, the ability and capacity of district governments were adequate. District government itself has sought to improve its services within the framework of meeting the needs of its citizens. Change the position of sub-district administrative area into the working environment of local government, opening up opportunities for the region to develop their creativity as appropriate to local needs. Camat assisted in their duties by the District and is responsible to the Regent / Mayor through the District Secretary / City. The Head of accountability is the administrative accountability. The sense does not mean to get authorization from the Head of the Regional Secretary, because the legitimacy Head got from Regent / Mayor. This study uses qualitative deskripitif memamfaat a study with the data obtained through observation, interviews and documentation. The Studies Results were found that the constraints in implementing of Aceh Tamiang regent’s regulation Number 14 in 2016. One of them in carrying out a part of regent’s authority delegation to the sub-district head by way of the implementation administrative services integrated in the sub-district that had not been maximally given to the community, can be seen from the assessment og the sub-district administration services intregate carried out by local governments, sekerak Sub-districts achieved the lowest rating of all.it has several inhibiting factors, such as a lack of qualified human resources and limited available budgets. Can be measured from Hamdi theory,namely from the dimensions of Productivity, Linearity dimensions, efficiency dimensions and indicators of policy substance, behavior of implementing tasks, network interaction, participation of target groups and resources