Analisis Penerapan Azas Perbuatan Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbuatan melawan hukum merupakan central point dalam membicarakan tindak pidana, disamping kesalahan dan pidana. Penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif mendasarkan pada kepatutan dan kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian, penerapan azas perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menggunakan penerapan hukum materiil dan asas legalitas yang dua (2) doktrin ini sangat fundamental dalam implementasi hukum pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn , sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adanya sanksi pidana denda. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas terdakwa Sondang, M. Pane, ST.,M.Eng dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Analisa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan. Pemerintah Republik Indonesia didalam membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam setiap Pasal-pasal harus dipertegas dan dipertajam baik itu penerapan sanksi agar penggunaan didalam Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum kedepannya. Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pengadilan Negeri didalam mengambil suatu putusan khussnya tindak pidana korupsi perlunya prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu putusan. Corruption in Indonesia has become a threat to this nation to realize the national goals that have been mandated in the Preamble of the 1945 Constitution. Acts against the law are the central point in discussing criminal acts, in addition to errors and crimes. Application against material law in a positive function is based on propriety and habit as a basis for punishment. The research method uses normative and empirical juridical research. Normative juridical research methods are research methods that refer to legal norms contained in legislation. While empirical juridical research is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. The results of the study, the application of the principle of acts against material law in corruption in Indonesia using the application of material law and the principle of legality that two (2) doctrines are very fundamental in the implementation of criminal law. Criminal sanctions against perpetrators of corruption in decision number 23 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, criminal sanctions against perpetrators of corruption are criminal sanctions for fines. Criminal sanctions against perpetrators of corruption on the defendant Sondang, M. Pane, ST., M.Eng are subject to Article 3 Jo Article 18 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented with Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on Combating Corruption Crime Jo. Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. Analysis of judges' consideration of corruption in decision number 23 /Pid. SUS-TPK/2017/PN.Mdn in prosecuting corruption cases may not be based on assumptions, pressures or interests, but must be based on legal evidence and confidence and pay attention to the values of justice. The Government of the Republic of Indonesia in making the Law on the Eradication of Corruption in each Article must be emphasized and sharpened both in the application of sanctions so that the use in the Act or government regulation becomes a guide for future law enforcement. The Government of the Republic of Indonesia in particular the District Court in taking a decision especially the crime of corruption needs the principle of caution in taking a decision.