Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparat Desa) Di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu

Abstract

Bandar Kumbul is located in one District of Labuhanbatu District, West Bilah Subdistrict, is one of the target villages that are developed by self-help village to get the Village Fund from the central government. For that reason, it is necessary to conduct research related to the management of the village fund. The research method is done by normative law research method. The main data in the study is secondary data. The data collection in this research is done by library research and field research. Data analysis on secondary data is done by qualitative analysis. The results of the study it is known that the Village Fund Management Procedure in accordance with the mandate of Village Law Number 6 2014 and also related to the technical guidance of Fund Distribution of villages Number. 5 of 2013 issued by the Regent of Labuhanbatu, Besides the Village Head must create accountability Of Village Funds, both in the planning, management, use and distribution of the village funds, in which the BPD and the community and the Inspectorate perform the task of supervising the management of the village funds. It is suggested to be understood about the procedures of managing the village funds in accordance with the existing regulations so that from the planned until the distribution of the village apparatus can be accountable for the use of village funds that are constantly supervised by the community so that the funds disbursed by the Government are right on target and appropriate.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desa Bandar Kumbul terletak disalah satu Kecamatan yang ada Kabupaten Labuhanbatu yaitu Kecamatan Bilah Barat, merupakan salah satu target desa yang dikembangkan dengan kategori desa swadaya untuk mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat.Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian berkaitan pengelolaan dana desa dimaksud. Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur Pengelolaan dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan berkaitan juga dangan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa Nomor 5 Tahun 2013 yang diterbitkan Bupati Labuhanbatu. Disamping Itu Kepala Desa dan Aparatur Desa harus membuat pertanggung jawaban secara akuntabilitas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, baik pada tahap perencanaan, pengelolaan, penggunaan sampai penyaluran Dana desa tersebut. Disamping itu Badan Permusyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat serta Inspektorat melakukan tugas pengawasan atas pengelolaan dana desa tersebut dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari penyalagunaan kewenangan dalam pemanfaaatan dan pengelolaan dana desa tersebut. Disarankan agar dipahami mengenai prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada sehingga sejak direncanakan sampai penyaluran aparatur desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang senantiasa diawasi oleh masyarakat agar dana yang disalurkan oleh Pemerintah tepat sasaran dan tepat guna.