Aspek Hukum Perkembangan Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Putusan : Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai)

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 UUP menyebutkan “perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) UUP menyebutkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan pengaturan usia kawin berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, bagaimana perkembangan proses pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan melalui studi putusan Nomor 17/Pdt.P/2018/PA.Binjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research) dan studi dokumen. Hasil penelitian, perubahan pengaturan mengenai batasan umur Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUP telah dirubah. Perubahan norma dalam UUP ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria. Pengadilan agama akan menerima setiap permohonan dispensasi yang diajukan kepadanya, setelah permohonan diterima, sub kepaniteraan akan mempelajari kelengkapan berkas untuk disampaikan kepada panitera. Sebelum panitera meneruskan berkas perkara, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register perkara. kemudian menyampaikan kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan/penunjukan majlis hakim/hakim yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan di daftarkan, selanjutnya melimpahkan perkara kepada majlis hakim yang bersangkutan untuk disidangkan dan diputus. Dalam penetapannya hakim mempertimbangkan kelengkapan bukti-bukti dan keterangan pemohon serta saksisaksi. Hakim juga melihat kesanggupan calon isteri dan calon suami. Kasus permohonan dispensasi kawin dalam putusan 17/Pdt.P/2018/PA.Bji adanya kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan bagi pemohon, yaitu calon mempelai perempuan sudah hamil, dan orangtua mereka sangat khawatir bila calon mempelai pria akan lepas tanggung jawab. Untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya dalam hal ini hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (a happy household) and lasting based on the One Godhead. Article 7 of the Company Law states "marriage may only be permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years." Article 7 paragraph (2) of the Company Law states "in the case of deviations from paragraph (1) this Article requests dispensation from the court or other official appointed by both male and female parents." The problem in this research is how changes in the regulation of the age at marriage based on the Marriage Law in Indonesia, how the judge's consideration in granting applications for dispensation of marriage in the Religious Courts, how the development of the court process in examining applications for dispensation of marriage in Indonesia. This type of research used in the writing of this thesis is a normative juridical analysis descriptive. The location of the research was carried out through a study of decision Number 17 / Pdt.P / 2018 / PA.Binjai. The data collection techniques used were library research and document studies. The results of the research, changes in the regulation regarding age limits of Article 7 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of the Company Law have been amended. The change in norms in this UUP covers the age limit for marriage, improving norms reaches by increasing the minimum age of marriage for women. In this case the minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men. The religious court will accept every application for dispensation submitted to him, after the application is accepted, the sub-registrar's office will study the completeness of the documents to be submitted to the clerk. Before the clerk of the court can forward the case file, first record it in the case register. then submitting the case files back to the clerk of the court accompanied by the determination / appointment of the judges / judges council which must be done within 10 (ten) days of the application being registered, then delegating the case to the panel of judges concerned for trial and decision. In the decision, the judge considers the completeness of the evidence and statements of the applicant and the witnesses. The judge also saw the capabilities of the prospective wife and husband. The case for dispensation of marriage in decision 17 / Pdt.P / 2018 / PA.Bji is an urgent and very necessary condition for the applicant, namely the prospective bride is already pregnant, and their parents are very worried that the prospective groom will lose his responsibility. In order to avoid the occurrence of greater harm than the mashlahat, in this case the judge put forward the concept of Al-Mashalah Al-Mursalah.