Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitas Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten sahan)

Abstract

Permasalahan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Rehabilitasi Menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Anak adalalah generasi penerus bangsa, Oleh karena itu, perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika di BNNK Asahan dan apa-apa saja kendala dalam Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkotika di BNNK Asahan. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penilitian ini adalah bersifat penelitian deskriptis analisis, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan rehabilitasi anak sebagai korban penyalahguna narkotika oleh BNNK Asahan sudah sangat berjalan dengan baik dengan adanya peraturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana dalam pasal terssebut penyalahguna dan korban narkotika wajib di rehabilitasi baik medis maupun sosial untuk memulihkan baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kepengurusan dan keanggotaan BNNK Asahan merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintah yang telah ada, dan tidak kemampuan pendekatan non penal yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu ataupun keluarga penyalahguna narkotika untuk menjalani Proses rehabilitasi. Maka dalam hal ini yang di butuhkan adalah Sumber daya manusia yang mampu dan ahli dalam melakukan pedekatan-pendekatan secara non penal kepada pecandu dan keluarga penyalahguna narkotika. The problem of narcotics has now penetrated all elements of the nation, so that efforts to eradicate it are not enough to be handled only by the government and law enforcement officers but need to involve the whole community to play a role and actively participate in the prevention and eradication of narcotics abuse and trafficking. Rehabilitation According to Law number 35 of 2009 concerning narcotics is a process of integrated recovery activities, both physical, mental and social, so that former narcotics addicts can return to carrying out their social functions in people's lives. Children are the next generation of the nation. Therefore, treatment that pays attention to the development and role of children as the next generation of the nation is something that the government must pay attention to. The problems discussed in this study are how to carry out the rehabilitation of children as victims of narcotics abusers at the Asahan BNNK and what are the obstacles in carrying out the rehabilitation of children as victims of narcotics abusers at the Asahan BNNK. The type of research used in this research is normative juridical and the nature of this research is descriptive analysis research, while the data analysis used is qualitative analysis. The result of this study is that the rehabilitation of children as victims of narcotics abuse by the Asahan BNNK has gone very well with the regulation of Law number 35 of 2009 concerning narcotics article 54, where in the article abusers and victims of narcotics must be rehabilitated both medically and socially. to recover physically, mentally and socially, so that former narcotics addicts can return to carrying out their social functions in community life. The management and membership of the Asahan BNNK are employees and officials from various existing government agencies, and have no good non-penal approach ability to approach addicts or families of narcotics abusers to undergo the rehabilitation process. So in this case the personnel needed are personnel who are capable of carrying out non-penal approaches to addicts and their families of narcotics abusers.