Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Abstract

Mengingat tingginya tingkat tindak pidana di bidang kepabeanan di Indonesia, berikut potensi kerugian negara yang timbul, maka penelitian mengenai penanggulangan tindak pidananya menjadi sangat krusial untuk diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabeanan? Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan (KPPBC TMP Belawan)? Serta bagaimana analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn? Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (applied law research). Hasil penelitian ini meliputi : Pertama, Pengaturan hukum tentang penanggulangan tindak pidana kepabeanan di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Kedua, Implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan oleh KPPBC TMP Belawan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pada Pasal 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Ketiga, Melalui analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, maka ditemukan bahwa penjatuhan putusan terhadap terdakwa terlalu rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal yang dituntut. Melihat seluruh pertimbangan hukumnya, kiranya keliru majelis hakim hanya merujuk pada tuntutan JPU, karena seharusnya secara utuh juga merujuk pada dakwaan. Considering the high rate of the customs crimes in Indonesia, along with the potential incurred for state losses,then research on the handling of criminal acts becomes very important to do. The problem in this study are : How is the legal arrangements regarding to customs crimes? How is the implementation of countermeasures of customs export documents falsification by the Office of Medium Customs and Excise Office in Belawan (Belawan KPPBC TMP)? As well as how to analyze the implementation of countermeasures in customs document falsification against the Medan District Court Decision No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn? Referring to the problem, this research uses applied law research. The results of this study include: First, the legal arrangements regarding the handling of customs crimes in Indonesia, which are included in Act 10/1995 concerning Customs which has been amended by Act 17/2006 concerning Amendments to Actn10/1995 concerning Customs; Secondly, the Implementation of countermeasures of customs documents falsification by KPPBC TMP Belawan with reference to Act 55/1996 concerning Investigations in the field of Customs and Excise as well as in Article 7 of the Criminal Procedure Code; Third, through the analys the implementation of countermeasures customs documents falsification against the Medan District Court decision No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, it was found that the conviction for the defendant was too low compared to the threat of maximum punishment contained in the article demanded. Seeing all the legal considerations, it would be wrong for the panel of judges to only refer to prosecutor’s demands, because it must also be approved regarding the indictment.