Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital ( Studi Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Latar belakang masalah Polisi sebagai aparat penegak hukum kini tidak hanya menghadapi penjahat yang makin nekat dan sadis, tetapi polisi juga harus menghadapi pelaku terorisme yang makin berani dan tak terduga. Tindakan tegas aparat kepolisian dalam mengejar, membatasi, dan menumpas aksi terorisme tampaknya belum berhasil menekan perkembangan bibit terorisme. Putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat- tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tepat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 3) Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pemberantasan terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme terhadap objek vital di atur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang terdiri dari aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek masyarakat dan aspek kebudayaan. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberantasan terorisme pada objek vital adalah faktor perundang – undangan yang tidak responsive dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap terorisme. Saran dari penelitian ini yaitu semua instansi terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing, sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas sosial masyarakat. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada semua elemen masyarakat. Background of the problem Police as law enforcement officers are now not only facing criminals who are increasingly reckless and sadistic, but the police must also face terrorists who are increasingly bold and unpredictable. The firm action of the police in pursuing, limiting, and suppressing acts of terrorism does not seem to have succeeded in suppressing the development of the seeds of terrorism. The court's decision on the crime of terrorism handed down by the panel of judges is quite heavy. But the facts on the ground show that acts of terrorism have not subsided and remain unchecked. Various acts of terrorism still occur in public places, such as police stations, houses of worship, and shopping areas which are vital objects for the community. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding the eradication of terrorism in Indonesia, 2) How is law enforcement against terrorism eradication on vital objects in the Regional Police of North Sumatra, 3) What are the obstacle factors in law enforcement against terrorism eradication on the object of vital in the North Sumatra Regional Police. The method used is descriptive method. The results of the study indicate that the rule of law regarding the eradication of terrorism is regulated in Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning the Stipulation of Perpu No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Criminal acts of terrorism against vital objects are regulated in Article 6 with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years, life imprisonment, or death penalty. Law enforcement against terrorism eradication on Vital Objects in the Regional Police of North Sumatra refers to the theory of law enforcement according to Soerjono Soekanto which consists of aspects of legal substance, aspects of law enforcement, aspects of facilities and infrastructure, aspects of society and aspects of culture. The constraint factors faced in eradicating terrorism on vital objects are unresponsive legislation factors and the lack of public awareness of terrorism. The suggestion from this research is that all agencies related to the eradication of terrorism need to prioritize common interests by eliminating ego in their respective agencies, so that they can sit together to formulate synergistic steps in combating terrorism. The public needs to be more aware of the people around them to prevent the entry of terrorist members into the community and join community social activities. Religious leaders need to play a more role in providing enlightenment to the community to instill the values of Pancasila ideology to all elements of society.