Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor : 064/Peradi/Dkd/Dki-Jakarta/Putusan/X/09)

Abstract

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai peran dan fungsi profesi advokat itu sendiri. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data tentang penegakan terhadap pelanggaran tentang penelantaran klien oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, peranan PERADI dalam menindak pelanggaran diatur Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat dengan tidak hormat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kotamadya Medan, sudah terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi walaupun belum sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh PERADI selaku organisasi profesi Advokat. Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. An Advocate must stick to the Advocate's code of ethics, but in reality, law enforcement in the field is still an Advocate who violates the Advocate's code of ethics. The application of a code of ethics in the legal profession is very important because it is used as the role and function of the advocate profession itself. This study is aimed at obtaining data on the enforcement of violations regarding client neglect by advocates in carrying out their profession. The results show that based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, the role of PERADI in taking action against violations is regulated by the Indonesian Advocate Code of Ethics which explains that violations of the code of ethics (one of which includes violations of the code of ethics) can lead to the disrespectful dismissal of Advocates. Based on research conducted by the author in Medan Municipality, there have been Advocates who have received administrative sanctions even though they have not arrived dishonorably regarding violations of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates from PERADI, however, there have been Advocates who received warnings from professional organizations regarding allegations violations of the Code of Ethics in particular related to violations of the code of ethics committed by PERADI as the Advocate professional organization. As the mechanism for violating the code of ethics, the name of the lawyer who violates it will be recorded in the violation register book by the professional organization.