Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat Yang Melahirkan Sertifikat Hak Milik Yang Ditangani Polres Pelabuhan Belawan

Abstract

Sertifikat sebagai salah satu dokumen pertanahan merupakan hasil proses pendaftaran tanah, dan dokumen tertulis yang memuat data fisik serta data yuridis tanah yang bersangkutan. Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Kekuatan pembuktian sertifikat tanah adalah kuat selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya ataupun tidak ada kecurangan dalam asal-usul penerbitannya. Jika asal usul penerbitan sertifikat berasal dari hak dasar yang palsu yaitu Surat Keterangan Camat yang dipalsukan maka serta merta sertifikat tanah tersebut menjadi cacat hukum. Maka dari itu perlu ditindak tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berasal dari Surat Keterangan (SK) Camat yang dipalsukan. Penelitian ini adalah ditujukan untuk menjawab permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan, faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan, dan kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP, ditambah dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP jika ada pihak yang turut serta (deelneming) dalam tindak pidana pemalsuan tersebut, sedangkan peraturan terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ada beberapa faktor penyebab pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik adalah penerapan undang-undang yang tidak sesuai dengan yang diterapkan, penegakan hukum yang tidak transparan, sistem administrasi yang lemah, pemahaman masyarakat yang sangat rendah terhadap hukum dan kurangnya ekonomi, oknum Perangkat Desa/Lurah/Pegawai Kecamatan yang ikut dalam tindak pidana pemalsuan surat, kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Keterangan (SK) Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik yang ditangani Polres Pelabuhan Belawan adalah melalui 2 kebijakan yaitu kebijakan penal (upaya repressif) dan kebijakan non penal (upaya preventif). The certificate is one of the land documents which is the result of the land registration process, and written documents containing physical data and juridical data of the land concerned. The land documents can be used as collateral and become a guide for those who have an interest in the land. The strength of proof of land certificates is strong as long as no other party proves otherwise or there is no fraud in the origin of the issuance. If the origin of the issuance of the certificate comes from a false basic right, that is a Camat certificate which is falsified, then the land certificate is automatically legally flawed. Therefore, it is necessary to take firm action against the falsification of a certificate of ownership (SHM) originating from a forged Camat (SK) certificate. This research is intended to answer the problem of legal arrangements for counterfeiting the Camat certificate that gave birth to certificates of ownership handled by Belawan harbor police station, the factors that caused the falsification of the Camat certificate which gave birth to certificates of ownership handled by Belawan harbor police, and a criminal law policy against falsification of a Camat certificate that gives birth to certificate of ownership handled by Belawan harbor police. To answer this problem normative legal research methods are used using secondary data and supported by primary data. Data analysis used in this study is a qualitative approach. Falsification of the letter is regulated in article 263 to article 276 KUHP, plus article 55 and article 56 KUHP if there is a party participating (deelneming) in the crime of forgery, while the regulations relating to the issuance of title certificates are Law number 5 of 1960 concerning agrarian issues and government regulation number 24 0f 1997 concerning land registration. There are several factors that cause the falsification of a Camat certificate that gives birth to sertificate of ownership is application of laws that are not in accordance with those applied, non-transparent law enforcement, weak administration system, very low understanding of the law and lack of economy, person of village/Lurah/sub-district officials who participated in the falsification of letters, negligence of officers of the national land agency. Criminal law policy against falsification of sub-district certificate (SK) which gave birth to a certificate of ownership handled by Belawan harbor police is through 2 policies namely penal policy (repressive effort) and non-penal policy (preventive effort).