Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Yang Kena Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Akibat Menolak Dimutasi (Studi Putusan No. 156/Pdt.Sus-Phi/2018/Pn.Mdn)

Abstract

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang pemutusan hubungan kerja, bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada putusan No. 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi putusan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan lapangan, serta menganalisis data berdasarkan data kualitatif. Hasil penelitian aturan hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dipertegas dari Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 170 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, yaitu dengan mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 27 ayat 5 dalam perjanjian kerja bersama antara penggugat dan tergugat serta berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan upah dan lama nya para penggugat bekerja denga tergugat. Pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada putusan No. 156/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn dengan mempertimbangan bukti-bukti selama persidangan serta saksi-saksi selama proses pemeriksaan. Menimbang bahwa mutasi merupakan hal yang lazin dilakukan demi kemajuan perusahaan dengan tanpa mengurangi hak-hak pekerja dan dengan memperhatikan fasilitas bagi pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. One of the problems that often arise in employment relationships is the problem of Termination of Employment (PHK). The end of employment relations for workers means loss of their livelihoods, which means the beginning of a period of unemployment with all its consequences, so that in order to ensure certainty and peace of life for workers, there should be no termination of employment. However, in reality it proves that termination of employment cannot be completely prevented. The problem in this research is how the legal rules regarding termination of employment, how legal protection for workers who have been unilaterally terminated and how the judge's consideration in giving a decision on decision No. 156 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Mdn. The research objective is to get answers to the problems to be discussed. The research method is to use the type of research used is juridical normative, namely the type of research carried out by studying the existing norms or laws and regulations related to the issues discussed. The nature of the research used in completing this thesis is the descriptive analysis of the case decision study. Data collection techniques using literature and field studies, as well as analyzing data based on qualitative data. The results of the research on legal regulations concerning Termination of Employment in Article 151 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower are confirmed by Article 155 paragraph (1) and Article 170 of the Manpower Act. Legal protection for the rights of workers who have been dismissed unilaterally by the company, namely by receiving severance pay and service pay in accordance with Article 27 paragraph 5 in the collective work agreement between the plaintiff and the defendant and based on Article 156 paragraph (4) of the Law Law Number 13 of 2003 concerning employment in accordance with wages and the length of time the plaintiffs worked with the defendant. Judges' considerations in issuing a decision in decision No. 156 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Mdn by considering evidence during the trial as well as witnesses during the examination process. Considering that transfer is a common practice for the advancement of a company without prejudice to workers 'rights and with due observance of workers' facilities in accordance with the provisions of Article 32 of Law No. 13 of 2003 concerning manpower.