Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta Hibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 106/Pdt.G/2018/Pn.Lbp)

Abstract

Hibah merupakan suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa ia bisa menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang nantinya menerima penyerahan barang itu. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPerdata hibah dapat di mungkinkan untuk ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah. Oleh sebab itu pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah yang telah diberikan tersebut akhirnya harus ditarik kembali atau dibatalkan karena suatu sebab tertentu, seperti misalnya pelaksanaan pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana seharusnya pemberian hibah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai hibah di Indonesia, 2) bagaimana akibat hukum pemberian hibah atas harta tidak bergerak, dan yang terakhir 3) bagaimana akibat hukum apabila terjadi pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, serta pendapat para sarjana dan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan analisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tentang hibah di Indonesia diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim dan dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata yang diperuntukkan bagi masyarakat non muslim. Kemudian mengenai akibat hukum dari pemberian hibah atas harta tidak bergerak ialah dengan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas harta tidak bergerak tersebut sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Terakhir mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi pembatalan akta hibah seperti halnya dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp ialah dengan kembalinya harta yang telah dihibahkan tersebut kepada si pemberi hibahnya. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk para pihak yang nantinya akan melakukan suatu penghibahan harta agar mengetahui terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hibah di Indonesia agar nantinya hibah yang dilakukan dapat dinyatakan sah karena telah mengikuti ketentuan yang ada dan mengetahui apa akibat hukum yang terjadi atas pengibahan harta tersebut. Sehingga kedepannya para pihak yang akan melakukan penghibahan dapat menghinari terjadinya hal seperti yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pembatalan hibah. without being able to withdraw it, for the benefit of someone who will later receive the delivery of the item. However, in Article 1688 of the Civil Code, the grant can be withdrawn and eliminated by the grantor. Therefore, the discussion of the grant issue is more interesting when the grant that has been given must eventually be withdrawn or canceled for some reason, such as the implementation of the grant is not in accordance with the requirements or does not meet the elements as the grant should be done according to regulations. applicable legislation. The issues that will be discussed in this study are 1) how the legal regulation of grants in Indonesia, 2) how the legal consequences of granting grants for immovable property, and the last 3) how the legal consequences if there is a cancellation of grant deeds based on the decision of the Lubuk Pakam District Court No. 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp. The methodology used in this research is by using a normative juridical research method, namely a legal research method that examines document studies, which uses the various secondary data such as legislation, court decisions, books, research result in the form of reports, as well as the opinions of experts. and with descriptive analytical research nature. The types of data sources used are secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. And the data collection technique used in this research is library research and field research with qualitative data analysis. Based on the results of the study, it is known that the arrangement of grants in Indonesia is regulated in Article 210 to Article 214 of the Compilation of Islamic Law which is intended for Muslim communities and in Article 1666 to Article 1693 of the Civil Code which is intended for non-Muslim communities. Then regarding the legal consequences of granting immovable property, namely the transfer of ownership or control of the immovable property as well as the transfer of other land rights from the grantor to the grantee. Finally, regarding the legal consequences that arise in the event of cancellation of the grant deed as is the case in Decision Number 106/Pdt.G/2018/PN.Lbp is the return of the property that has been granted to the grantor. Based on this research, it is recommended for parties who will later make a grant of property to know in advance how the provisions governing grants inIndonesia will later be declared valid because they have followed the existing provisions and know what the legal consequences are for this. transfer of the property. So that in the future the parties who will make the grant can avoid the occurrence of things as discussed in this study, namely the cancellation of the grant.