Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak PIdana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.391/Pid.Sus/2018/Pn.Rap)

Abstract

Seiring perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, (Studi Putusan No:391/Pid.Sus/2018/PN.RAP) dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No:391/Pid.SUS/2018/PN.RAP). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada serta menggunakan metode pendekatan kasus danmetode perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana melakukan penambangan izin yang dilakukan secara bersama-sama. Berdarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memang demi menutupi perbuatan Teman Terdakwa dan berdasarkan alat bukti, maka telah terbukti bahwa Terdakwa memang sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika, selain itu pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dalam perkara Register 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP Terdakwa saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya dan terdapat kesalahan yang berupa kesengajaan yakni dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dan dalam perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti mencocoki unsur-unsur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatan terdakwa. Along with the development of the era of narcotics crime in Indonesia is increasing. The role of law enforcement and the government is very important in the context of eradicating narcotics crime. Besides that, what is also important is the participation of the community in supervising and providing information about the narcotics crime. The public has the widest opportunity to participate in assisting efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit traffic of Narcotics, namely having the obligation to report if they know of the abuse and illicit trafficking of Narcotics, (Study of Decision No: 391/Pid.Sus/2018/PN .RAP) and the judge's legal considerations in deciding cases against the perpetrators of criminal acts intentionally not reporting the existence of narcotics crimes (Study of Decision No: 391/Pid.SUS/2018/PN.RAP). The type of research used in this study is normative juridical, namely research based on existing literature and using case approach methods and statutory methods related to the criminal act of mining permits carried out together. Based on the testimony of witnesses and the Defendant that the Defendant was indeed in order to cover up the actions of the Defendant's Friend and based on evidence, it has been proven that the Defendant had deliberately failed to report the existence of a Narcotics Crime, in addition to the criminal liability of people who intentionally did not report the Narcotics crime in the Register 391/Pid.Sus/2018/PN.RAP The defendant when carrying out his actions was in good physical and mental health and was aware of the impact of his actions and there was an intentional error, namely intentionally not reporting a narcotics crime, and in the defendant's actions because the defendant's actions have been proven to match the elements in Article 131 of Law Number 35 of 2009, and there is no reason that can eliminate the guilt in the defendant's actions.