Efektivitas Valid BPHTB Terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak Dalam Akta Jual Beli Dengan Harga Sebenarnya (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribudi Daerah Kota Medan)

Abstract

Validasi terhadap BPHTB dilakukan untuk mengetahui dan memastikan mengenai kebenaran data peralihan hak atas tanah dan bangunan yang tercantum dan tertera dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas validasi BPHTB terhadap ketidaksesuaian nilai objek pajak, bagaimana proses validasi BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bagaimana cara menentukan Nilai Pokok Objek Pajak (NPOP) yang sesuai dengan nilai objek pajak yang sebenarnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Efektivitas validasi BPHTB terhadap ketidaksesuaian nilai objek pajak dilihat berdasarkan data penerimaan BPHTB tersebut diatas diketahui bahwa jumlah target dan realisasi pajak BPHTB terlihat untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 adalah cukup efektif. Proses validasi BPHTB yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan secara umum sudah cukup memuaskan, ditambah lagi saat ini proses validasi SSPD BPHTB dilakukan dengan sistem online, sehingga proses validasi SSPD BPHTB menjadi lebih mudah dan cepat dan sudah sesuai dengan standar SOP yang telah ditetapkan. Cara Menentukan Nilai Pokok Objek Pajak (NPOP) dengan menentukan nilai transaksi pada transaksi jual beli. Penggunaan nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB ini seringkali menimbukan permasalahan. Perbedaan nilai transaksi yang yang disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam akta dengan nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB menurut penelitian Badan Pengelolan Pajak dan Restribusi Daerah, dalam hal ini terjadi ketidakpastian nilai mana yang benar, sehingga menentukan NPOP yang sesuai dengan nilai objek pajak yang sebenarnya menjadi sulit, kecuali dengan dilakukan verifikasi lapangan atas objek BPHTB tersebut. Validation of the BPHTB is carried out to find out and ensure the correctness of data on the transfer of rights to land and buildings listed and stated in the Regional Tax Payment for Land and Building Acquisition Fees (SSPD BPHTB) which is calculated by the taxpayer themselves. The problem in this research is how the effectiveness of BPHTB validation on the mismatch of the tax object value, how the BPHTB validation process carried out by the Medan City Regional Revenue Service and how to determine the Tax Object Principal Value (NPOP) in accordance with the actual tax object value. This type of research is normative legal research. This research is descriptive in nature, namely research that only describes facts about the object of research both within the framework of systematization and synchronization based on juridical aspects. The approach method in this research is carried out through a statutory approach (statute approach).The effectiveness of BPHTB validation on the mismatch of tax object values is seen based on the BPHTB revenue data mentioned above, it is known that the target number and realization of BPHTB tax can be seen for the 2017 to 2019 fiscal years are quite effective. The BPHTB validation process carried out by the Medan City Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) is generally quite satisfying, plus currently the BPHTB SSPD validation process is carried out with an online system, so the BPHTB SSPD validation process becomes easier and faster and is in accordance with SOP standards that have been set. How to determine the value of the tax object (NPOP) by determining the value of the transaction in the sale and purchase transaction. The use of the transaction value used as the basis for calculating the BPHTB often creates problems. The difference in the transaction value agreed by the parties and set forth in the deed with the transaction value used as the basis for calculating the BPHTB according to a study by the Regional Tax and Restitution Management Agency, in this case there is uncertainty about which` value is correct, thus determining the NPOP according to the tax object value. which actually becomes difficult, except by carrying out field verification of the BPHTB object.