Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai

Abstract

Pelayanan fasilitas publik khususnya pelayanan rumah sakit di Indonesia dirasa masih belum memuaskan harapan publik, hal ini disebabkan pelayanan publik khususnya rumah sakit di Indonesia masih identik dengan ketidakpastian baik dalam hal biaya, waktu dan prosedur. Dalam hal ini Pemerintah telah meluncurkan program Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005. PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, bagaimana Implementasi kebijakan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai dalam hal meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Binjai. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengacu pada teori Merille’s S. Grindle dimana ada beberapa indikator yang menentukan keefektifan implementasi kebijakan, instrumen pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan strudi dokumentasi, dengan analisis data deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari indikator Isi Kebijakan (Content of Policy) setelah penerapan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, terdapat perubahan dimana sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD. Sehingga diharapkan dapat memperingkas birokrasi khususnya di proses perencanaan anggaran dan penatausahaan keuangan. Sementara dari indikator Konteks Implementasi (Context of Policy) para implementor memahami isi kebijakan tentang PPK- BLUD. Para informan juga memiliki pengetahuan yang baik tentang implementasi PPK-BLUD. Pemahaman dan pengetahuan yang baik dari adalah dasar yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan rekomendasi penelitian ini yaitu setelah penerapan PPK-BLUD, sebaiknya terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal sehingga kekurangan yang ada selama ini dapat diperbaiki dan masyarakat dapat menerima manfaat langsung dari perbaikan pelayanan rumah sakit. Public service facilities, especially hospital services in Indonesia, are still not satisfying public expectations, this is due to public services, especially hospitals in Indonesia, which are still synonymous with uncertainty in terms of costs, time and procedures. In this case, the Government has launched the Public Service Agency/Regional Public Service Agency (BLU/BLUD) program with the issuance of Government Regulation Number 23 of 2005. PP 23 of 2005 concerning Financial Management of Public Service Agencies. The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation of the PPK-BLUD policy in RSUD Dr. RM Djoelham Binjai in terms of improving the quality and public services, especially public health services in Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative which refers to Merille's theory S. Grindle where there are several indicators that determine the effectiveness of policy implementation, data collection instruments are observations, interviews and study documentation, with descriptive analysis of data analysis. The results of this study indicate that from the Policy Content indicators after the implementation of PPK-BLUD in RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, there has been a change where previously the budget, financial, and reporting management processes had to be purely based on financial regulations with the APBD mechanism. However, with the implementation of the PPK-BLUD, all income earned by RSUD Djoelham can be directly managed and used for the needs and needs of the RSUD. So that it is expected to be able to employ employees in the process of budget planning and financial administration. Meanwhile, from the implementation indicators, implementers understand the policy on PPK-BLUD. The informants also have good knowledge about the implementation of KDP- BLUD. Good understanding and knowledge of is a good basis in implementing policies. The recommendation of this research is that after the implementation of KDP- BLUD, it is better to continue to carry out scheduled monitoring and evaluation so that the deficiencies that have existed so far can be corrected and the community can receive direct benefits from the improvement of hospital services.