Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Dalam Upaya Peningkatan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Abstract

Pendaftaran hak atas tanah pada prinsipnya merupakan tugas Pemerintah yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA, khususnya Pasal 19 UUPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah;2) menemukan penyebab rendahnya tingkat pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Karo; dan 3) upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi minimnya pendaftaran tanah di Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder . Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa : 1) peranan Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam upaya meningkatkan pelayanan secara optimal di bidang pertanahan kepada masyarakat guna mendorong dan membangkitkan minat masyarakat , selain itu juga untuk mempercepat persertipikatan dikeluarkan kebijakan melalui program persertipikatan secara massal seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018, Jo Peraturan Menteri No. 12 tahun 2017;2) penyebab minimnya pendaftaran hak atas tanah yaitu, faktor masyarakat, kurangnya penerangan atau penyuluhan, faktor birokrasi, faktor Sarana, faktor penegakan hukum; 3 upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam upaya mengatasi minimnya pendaftaran tanah yaitu komputerisasi kantor Pertanahan, Program Larasita dan Penyuluhan hukum di bidang pertanahan. Principle of land affairs registration has been government obligates which is Agrarian servive implementation to make guarantee towardsagrarian law assurance that mandate on UUPA, especially on paragraph 19 of UUPA. Well, the research purposes were getting something suh as;1) Agrarian servive roles in Karo regency in order to raise of land affairs registration;2)knowing the decreasing of land affairs registration level in Karo area;3)the effort which have done by Agrarian Service to prevent less of the land affairs registration in Karo regency. The research has been empiric juridical method approach which has data colleting has done by field research wereusing instruments by interview. Besides, secondary data has been getting by reviewing primer law and secondary data has been getting by reviewing primer law and secondary law,law materials, then analyzing by qualitative analysis techniques and interpretin logically and aso systematically for absorbing the conclusion. The research results such as: 1) Agrarian Servive roles as avant- garde for implementing land affairs registration and maintaining land affairs general registration and some effort of Agrarian Service in Karo regency for developing land affairs registration, improving in wide scale of agrarian sector to the people in order to encouraging and increasing people’s interest, besides that certificate speeding has been resulting a poicy through cerfificating program in mass, such as PTSL in accordance number 2 in year of 2018 , Jo ministerial regulation number 12 in year of 2017, the cause of the lack of the lack of information and counseling, bureaucratic factors, facility factors, law enforcement factors; 3 The efforts made by the Karo Districk Land Office in overcoming the lack of land registration are the computererization of the Land Office, Larasita Program and Legal Counseling in the field of land.