Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci

Abstract

Penetapan TNGL menjadi warisan dunia ternyata tidak menghilangkan permasalahan di sekitar kawasan TNGL. Salah satu permasalahan yang saat ini masih belum terselesaikan adalah pembukaan hutan di wilayah Resort Sekoci Kawasan TNGL. Kegiatan masyarakat yang membuka hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan belum dapat diselesaikan dengan komprehensif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui politik hukum pemerintah dalam menangani aktivitas Pembukaan lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci. Kedua,Untuk mengetaui Pengaturan hukum Kemitraan di wilayah hutan konservasi di Indonesia. Ketiga, Untuk mengertahui hambatan dan upaya pemerintah dalam melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah di Resor Sekoci. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, serta mempergunakan analisis kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan adalah teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Masyarakat dan teori sistem hukum dari Lawrance M. Friedman. Hasil penelitian ini pertama, bahwa Politik Hukum Pemerintah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Hutan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resor Sekoci dilakukan dengan dua pendekatan yakni penal dan non penal. Pendekatan penal pemerintah mengedepankan tindakan hukum (tindakan represif) dalam penyelesaian konflik antara masyarakat yang membuka lahan hutan secara tidak sah di wilayah Resor Sekoci Taman Nasional Gunung Leuser. Sedangkan tindakan non penal pemerintah dilakukan berupa tindakan pencegahan dan kemitraan. Kedua, Pengaturan Hukum Kemitraan diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2017, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Ketiga, Hambatan Pemeritah Dalam Menangani Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Wilayah Resort Sekoci Kawasan Hutan TNGL, dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan Internal yang meliputi Sumber Daya Manusia terbatas, Anggaran Terbatas, Mutasi Pegawai, Terbatasnya Sarana ke Lokasi. Kedua Hambatan Eksternal yaitu Lemahnya Kewenangan PPNS Kehutanan, Kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah, Moralitas Aparatur Pemerintah, Adanya Sponsor/Donatur Perambah Hutan, Aktifitas masyarakat. Determination of GLNP to be a world heritage does not eliminate the problems surrounding the GLNP area. One of the problems that is currently unsolved is the clearing of forests in the Sekoci Resort area of TNGL. Community activities that clear forests for agricultural and plantation activities cannot yet be completed comprehensively by the central government and regional governments. The purpose of this study is first to find out the legal politics of the government in handling illegal forest clearing activities in the Sekoci Resort area. Second, to know the Partnership legal arrangements in the area of conservation forest in Indonesia. Third, to recognize the obstacles and government efforts to protect the Gunung Leuser National Park Conservation Forest against Illegal Land Clearing Activities at the Sekoci Resort. The research method used is normative legal research. The data used are secondary data, and use qualitative analysis. Theories used in analyzing problems are the theory of Law as a Community Engineering Tool and the legal system theory from Lawrance M. Friedman. The results of this study first, that the Government's Political Law in Dealing with Illegal Forest Clearing Activities in the Lifeboat Resort Area was carried out with two approaches namely penal and non-penal. The government's penal approach promotes legal action (repressive measures) in resolving conflicts between communities who illegally cleared forest land in the Gunung Leuser National Park Sekoci Resort area. Whereas non- governmental action is carried out in the form of preventive measures and partnerships. Second, the Legal Arrangement of Partnership is regulated in the rules of Government Regulation Number 28 of 2011 concerning Management of Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.43 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 6/2017, Regulation Director General of Conservation of Natural Resources and Ecosystems Number: P.6 / KSDAE / SET / Kum.1 / 6/2018 Concerning the Technical Guidelines for the Conservation Partnership in Natural Reserve Areas and Nature Conservation Areas. Third, the Government's Obstacles in Handling Unauthorized Land Opening Activities in the Area of the Lifeboat Resort Area of TNGL Forest Area, can be classified as Internal Barriers which include limited Human Resources, Limited Budgets, Employee Movements, Limited Facilities to the Location. Second External Barriers namely Weak Authority of Forestry PPNS, Changing Government Policies, Morality of Government Apparatus, Presence of Sponsor / Donator of Forest Squatters, Community Activities