Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pada Balai Besar Karantina Pertanian Belawan (Studi Karantina Tumbuhan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan karantina tumbuhan pada satuan kerja Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna dan mengkonstruksi implementasi kebijakan peraturan pelayanan karantina tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan pelayanan karantina tumbuhan belum dapat terlaksana dengan optimal walaupun kebijakan peraturan undang-undang yang ditetapkan sudah diberlakukan. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau penyebaran informasi tentang karantina ke seluruh masyarakat khususnya para pengguna jasa. Disamping itu indikator lain disebabkan kurangnya kepatuhan dari pengguna jasa (stakeholder) untuk mematuhi peraturan kebijakan yang telah ditetapkan di Karantina. This study aims to analyze the implementation of plant quarantine policies in the work unit of the Belawan Agricultural Quarantine Center. This study uses a qualitative approach where the researcher is the key instrument, the data collection technique is trangulation (observation, interviews and documentation), the data obtained tends to be qualitative data, the data analysis is qualitative and the results of qualitative research are to understand the meaning and construct the implementation of regulatory policies. plant quarantine services. The results of the study indicate that the implementation of the policy on plant quarantine services has not been able to be carried out optimally, even though the stipulated legal regulations have been enacted. This obstacle is caused by a lack of communication or dissemination of information about quarantine to the entire community, especially service users. Besides, other indicators are due to the lack of compliance from service users (stakeholders) to comply with the policy regulations that have been set in the Quarantine.