Aspek Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kondisi Force Majeure pada Sengketa Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/20189/PN.MDN)

Abstract

Perjanjian hutang piutang itu sendiri bisa berupa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian hutang piutang berupa perjanjian dimana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dengan jaminan harta benda milik debitur yang sudah sah menurut hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek hukum pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi force majeure pada sengketa hutang piutang. Untuk mengolah data yang didapat selama proses penelitian berupa penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian kelapangan (field research) dengan mengambil berkas kasus ke Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam putusan ini yaitu sengketa hutang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat sebagai Penggugat melawan Rama BR Saragih dan Jasmer Purba sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.170.000.000,- dengan menjamin harta bendanya berupa 3 buah Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan diatasnya. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Walaupun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II memiliki alasan yaitu mengalami suatu keadaan memaksa atau force majeure yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajibannya tersebut, namun bukan berarti dapat menghilangkan hutangnya atau kewajibannya dalam membayar hutang. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengakui adanya kondisi force majeure namun tetap kewajiban Tergugat I dan Tergugat II harus dilaksanakan. Dengan adanya force majeure tersebut, hakim mengurangi tuntutan gugatan yang diajukan Penggugat karena masih adanya itikad baik, namun tetap dalam konteks bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji karena telah lalai dalam meaksanakan perjanjian. The accounts payable agreement itself can be in the form of a credit agreement between creditors and debtors. Accounts payable agreement is in the form of an agreement where the debtor borrows a sum of money from the creditor with a guarantee of the debtor's legally valid assets. This research is a normative study, which means it is a research conducted aimed at examining the application of the provisions of laws and regulations in relation to the legal aspects of judges' considerations in determining force majeure conditions in disputes of accounts payable. To process the data obtained during the research process in the form of library research and field research by taking case files to the Medan District Court, the results of this study use qualitative research. In this decision, namely the debt and credit dispute between PT. Bank Perkreditan Rakyat as Plaintiff against Rama BR Saragih and Jasmer Purba as Defendant I and Defendant II. Defendant I and Defendant II borrowed money from the Plaintiff in the amount of Rp. 170,000,000 by guaranteeing that their assets were in the form of 3 land ownership certificates and the buildings thereon. Defendant I and Defendant II did not pay the debt in accordance with the agreement so that Defendant I and Defendant II were declared in default by the Panel of Judges at the Medan District Court. Even though in reality Defendant I and Defendant II have a reason, namely experiencing a force majeure which causes the inability to fulfill their obligations, this does not mean that they can eliminate their debt or their obligation to pay debts. In his legal considerations, the judge acknowledged that there was a condition of force majeure, but the obligations of Defendant I and Defendant II had to be carried out. With this force majeure, the judge reduced the lawsuit filed by the Plaintiff due to good intentions, but still in the context that Defendant I and Defendant II committed acts of default or broke their promises because they failed to carry out the agreement.