Analisis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat dari Perusahaan Kebakaran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 245/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Mdn)

Abstract

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan guna mengambil berkas kasus yang berhubungan dengan penelitian. Dalam putusan ini yaitu mengenai sengketa dalam pemenuhan hak pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Putri Rita Kesumawati sebagai penggugat melawan PT. Alam Sejati sebagai tergugat. Penggugat bekerja pada perusahaan tergugat selama 9 tahun 5 bulan dari tanggal 1 November sampai April 2018, yang kemudian perusahaan tergugat mengalami kebakaran pada tanggal 28 April 2018 pukul 14.00 WIB. Akibat dari kebakaran tersebut penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menerima pesangon sebesar Rp. 17.000.000,00, namun tergugat tidak menerima pesangon tersebut karena tidak sesuai dengan haknya sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hingga penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan meminta haknya sebesar Rp. 100.725.303,00. Majelis hakim menilai hal ini tidak sewajarnya hingga majelis hakim memutus Rp. 75.700.383,00 dengan alasan Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. This normative or literary legal research includes research on legal systematics, levels of vertical and horizontal synchronization, and comparison of law and legal history by conducting research at the Medan District Court to retrieve case files related to research. In this decision, namely regarding disputes in fulfilling the rights of workers who were terminated (PHK) between Putri Rita Kesumawati as the plaintiff against PT. Alam Sejati as the defendant. The Plaintiff worked for the defendant's company for 9 years 5 months from November 1 to April 2018, after which the defendant's company experienced a fire on April 28, 2018 at 14.00 WIB. As a result of the fire, the plaintiff was dismissed by receiving severance pay amounting to Rp. 17,000,000.00, but the defendant did not receive the severance pay because it was not in accordance with his rights as an employee based on Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Until the plaintiff filed a lawsuit against the defendant by asking for his rights in the amount of Rp. 100,725,303.00. The panel of judges considered this inappropriate until the panel of judges decided Rp. 75,700,383.00 on the grounds that the Plaintiff is entitled to severance pay 2 (two) times the provisions of Article 156 paragraph (2), one-time reward pay for the provisions of Article 156 paragraph (3), and compensation pay for rights in accordance with the provisions of Article 156 paragraph ( 4) Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.