Akuntabilitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Kartu Keluarga Pada Kantor Camat Medan Labuhan Kota Medan)

Abstract

Beberapa jenis pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan diantaranya adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK). Kedua jenis pelayanan tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan e-KTP dan KK merupakan keharusan bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain. Melihat kenyataan tersebut maka menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Kecamatan Medan Labuhan untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas yang bisa memuaskan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat masih mengeluh terkait pelayanan yang diberikan terutama mengenai keramahan dan kedisiplinan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pegawai dan mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan akuntabilitas dalam pelayanan e-KTP dan KK pada Kantor Camat Medan Labuhan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Camat Medan Labuhan. Dengan indikator yang penulis gunakan yaitu : Legitimasi bagi para pembuat kebijakan, Kualitas moral yang memadai, Kepekaan, Pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan Peningkatan efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian dilihat dari indikator legitimasi bagi pembuat kebijakan dan indikator kepekaan dinilai sudah baik. Namun dilihat dari indikator kualitas moral yang memadai, indikator pemanfaatan sumber daya secara optimal dan indikator upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dinilai belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh Pegawai Kantor Camat Medan Labuhan Kota Medan. Several types of administrative services provided by the sub-district government include the issuance of Electronic Identity Cards (e-KTP) and Family Cards (KK). Both types of services have a major influence on people's lives. E-KTP and KK services must be owned by every resident who has met the requirements and their existence is a prerequisite for accessing various services and other affairs. Seeing this fact, it has become a necessity for the Medan Labuhan Regency Government to be able to provide quality services that can satisfy the community, but the results of preliminary observations at the research locus indicate that in the implementation of service delivery there are not a few people. as a service applicant, he complains about the performance of employees who are considered to be less than good, such as: less friendly service delivery; relatively long service; service turnaround time is not clear. This study aims to determine accountability and find out what obstacles are faced in implementing accountability in e-KTP and KK services at the Head Office of Medan Labuhan. This study used a qualitative approach to data collection techniques, observation, interviews, and documentation conducted at the Head Office of Medan Labuhan. With the indicators that the authors use, namely: Legitimacy for policy makers, adequate moral quality, sensitivity, optimal use of resources, and increased effectiveness and efficiency. The results of the study were seen from indicators of the legitimacy of policy makers and indicators of sensitivity which were considered good. However, seen from the indicators of adequate moral quality, indicators of optimal resource utilization and indicators of efforts to increase effectiveness and efficiency are considered not fully successful by the staff of the Medan Labuhan District Head Office, Medan City.