Implementasi Kedudukan Anak Perempuan pada Penyelesaian Sengketa Waris Adat secara Arih-Arih pada Suku Batak Karo (Studi di Desa Nangbelawan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)

Abstract

Permasalah yang diangkat untuk penulisan ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris adat batak Karo di Desa Nangbelawan, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa waris adat yang ditetapkan di Desa Nangbelawan, bagaimanakah perkembangan pembagian warisan dalam suku batak Karo yang ada di desa Nangbelawan. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian yaitu kedudukan anak perempuan dalam pembagian waris berbeda dengan anak laki-laki, mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara Arih-arih menggunakan mediator Anak beru, Kalimbubu, Kepala Desa, di desa tersebut belum adanya perubahan secara signifikan pada pembagian waris. Saran penelitian ini yaitu kedudukan anak perempuan harusnya di perjuangkan untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris, untuk hasil penyelesaian sengketa secara Arih-arih di buat dalam bentuk akta perdamaian serta dibubuhi materai dan kiranya masyarakat di desa Nangbelawan tidak menutup mata akan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang pewarisan. The problems raised for this paper are how is the position of girls in the distribution of Batak Karo customary inheritance in Nangbelawan Village, how is the mechanism for resolving customary inheritance disputes established in Nangbelawan Village, how is the development of inheritance distribution in the Karo Batak tribe in Nangbelawan village. The research method used is qualitative with normative and empirical juridical research types. The results of the study are that the position of girls in the distribution of inheritance is different from that of boys, the dispute resolution mechanism is carried out in an Arih-arih manner with the mediator Anak Beru, Kalimbubu, the Village Head, in the village there has been no significant change in the distribution of inheritance. The suggestion of this research is that the position of girls should be fought for their rights as heirs, for the results of dispute resolution by Arih-arih made in the form of a peace deed and affixed with stamp duty and presumably the people in Nangbelawan village do not turn a blind eye to changes in legislation issued by the government regarding inheritance.