Analisis Terhadap Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Langsa dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Terhadap Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa Tahun 2018

Abstract

Dengan berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini menyimpulkan tiga hal sebagai berikut : pertama, prinsip ganti rugi pembebasan tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan memberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap pemilik tanah/tanaman. Pemerintah Kota Langsa melakukan konsinyasi ganti rugi ke Pengadilan Negeri Langsa disebabkan Alas Hak PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) berupa Hak Guna Usaha (HGU) telah menjadi jaminan Bank dan nilai ganti rugi tanah/tanaman yang dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH Wiryadi dan Rekan, pihak PT. Perkebunan Nusantara I menilai bahwa harga ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan nilai uji kelayakan bisnis yang dilakukan oleh pihak kantor jasa publik yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kedua, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah/tanaman milik PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan mengedepankan asas keadilan dan kelayakan dalam pelaksanaan ganti rugi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa 2012- 2032. Ketiga, hambatan yang timbul dalam mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk perluasan ruang terbuka hijau hutan kota adalah ketidaksepakatan dalam besaran nilai ganti rugi. Pemerintah Kota Langsa dengan menggunakan acuan hasil perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH Wiryadi dan Rekan. Based on the above problem formulation, this study concluded three things as follows: first, the principle of land acquisition compensation has been contained in Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest by providing compensation in a decent and fair manner to landowners/plants. Langsa City Government conduits compensation to langsa district court due to Alas Hak PT. Nusantara I Plantation (Persero) in the form of Business Use Rights (HGU) has become a guarantee of the Bank and the value of land/crop compensation calculated by the Office of Public Appraising Services (KJPP) SIH Wiryadi dan Rekan, the PT. Perkebunan Nusantara I assesses that the price of compensation is not in accordance with the value of business feasibility test conducted by the public service office appointed by the Company as stipulated in Article 24 letter d of Supreme Court Regulation No. 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Indemnity Custody to the District Court in Land Procurement for Development for the Public Interest. Second, the implementation of land/plant release compensation owned by PT. Nusantara Plantation I (Persero) in Gampong Pondok Kelapa Langsa Baro District has been in accordance with the provisions of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest by prioritizing the principle of justice and feasibility in the implementation of compensation and Supreme Court Regulation Number 3 Year 20 16 on Procedures for Filing Objections and Indemnity To the District Court in Land Acquisition for Development for the Public Interest and Qanun Langsa City Number 12 Year 2013 on Spatial Plan langsa City Area 2012-2032. Third, the obstacles arising in the contingency mechanism of compensation for land used for the expansion of green open spaces of urban forests are disagreements in the amount of compensation value. Langsa City Government by using the reference of the calculation results by the Office of Public Appraising Services (KJPP) SIH Wiryadi and Rekan.