Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam

Abstract

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana antara lain mendapatkan pembebasan bersyarat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang- undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan. Di dalam Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 pelaksanaan Pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diperketat sehingga narapidana terkait PP No.99 tahun 2012 ini sulit memperoleh Pembebasan bersyarat padahal dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa setiap narapidana memperoleh hak-hak yang harus diberikan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. For Indonesia, which is based on the Principles of Panca Sila, the understanding with regard to punishment is not only just the case of deterrent effect, but it is of an effort of rehabilitation and social integration of the prisoners, which is carried out integrally involving the accompanying officers, the ones being imprisoned, and the community/the people, with purpose of promoting the quality of prison inmates, so that they fully realize of their mistakes and wrongdoings to the extent they can improve their lives – and not to repeat doing any criminal acts. Therefore, the implementation should comprehensively respect the principles of human rights. As stipulated by Article 14, verse (1), Law No. 12/1995 on Correctional Effort, that the rights of prisoners are well regulated, and that the prisoners deserve Conditional Release. This research is carried out within the Correctional Facility/Prison of Class IIB, Lubuk Pakam. The method and approach applied herein is of Normative Juridical, namely that the approach to the problems is being conducted by analyzing several legal aspects. In accordance with Article 2 and 3 of Law No. 12/1995 on Correctional Efforts, there within it is clearly said that the Correctional System is carried out with purpose of coaching prisoners/inmates to be full pledged human beings, that they comprehensively realize their mistakes, that they can improve their situation, that they do not repeat criminal acts, that they can be received by communities to which they belong, that they can play active roles within the developmental process, that they can live normally as good and accountable citizens. Conditional release is a coaching process involving prisoners and child prisoners/inmates after they have exercised at least 2/3 of their imprisonment period, or minimum at 9 month period. Meanwhile, Government Regulation No. 99/2012 stipulates that Conditional Release for prisoners of terrorism acts, drugs abuse case, and drug precursors, psycothropics, corruption, crime against the state, and crimes against human rights/felony, as well as other trans-national organized crimes are tightly controlled by law, so that related to the Government Regulation No. 99/2012, the said crime types are considered difficult to get what is called Conditional Release. Meanwhile, Article 14 verse (1) of Law No. 12/1995, officially stipulates that prisoners deserve the rights to enjoy their full rights, and one of said rights is to get a Conditional Release