Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yangdilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait, kemudian data yang didapat di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penegakan hukumm oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online diKepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang No.19Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidanajudi online di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah:kurangnya anggaranuntuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online.Meningkatnya modus kejahatan judi online tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri.Kurangnya penguasaan tekhologi informasioleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online.Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi. Kurangnya bukti dalam proses pemberkasan.Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dengan provider dan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana judi online.Kurangnya kerjasama yang terjalin antara Polri dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana judi online. Law enforcement is carried out by law enforcers.The implementation ofthe law in society, apart from depending on the legal awareness of the community,is also very much determined by law enforcement officials.Law enforcemeatefforts agsinst cyber crimes in Indonesia are carried out by the police,becausethese crimes are related to state security and order issues. The purpose of this study was to find out law enforcement by the policeagainst perpetrators of online gambling crimes in the North Sumatra RegionalPolice and to find out the obstacles in the law enforcement process against onlinegambling criminals in the North Sumatra Regional Police. The problem in this study is how the police enforce the law against onlinegambling criminals in the North Sumatra Regional Police and how are theobstacles in the law enforcement process against online gambling criminals in theNorth Sumatra Regional Police. The type of research is normative juridical research, namely researchconducted by examining library materials (secondary data) or library law research.The nature of this research will be analytically descriptive.which describes toprovide data as accurate as possible,namely describing the results of data receivedbased on data sources and also by analyzing related cases,then the data obtainedare analyzed qualitatively to get answers to the problems studied. Law enforcement by the Indonesian National Police against perpetrators ofonline gambling crimes in the North Sumatra Regional Police is carried out inaccordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) and Article 45paragraph(1) of Law No.19 of 2016 on amendments to Law no.11 of 2008concerning Information and Electronic Transactions. The obstacles in the law enforcement process against perpetrators ofonline gambling crimes in the North Sumatra Regional Police are:the lack ofbudget to conduct investigations and investigations of online gambling crimes.The increasing mode of online gambling crime is not accompanied by an increasein the quality and quantity of Polri personnel.Lack of mastery of informationtechnology by investigators in revealing perpetrators of online gambling crimes.Lack of identity of perpetrators and lack of witnesses.Lack of evidence in thefiling process.Lack of cooperation between the Police and providers and thepublic to obtain information related to online gambling crimes.The lack ofcooperation between the Police and the Public Prosecutor in the process of investigating online gambling crimes.