Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tanjungbalai

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan secara serentak pada suatu lokasi yang telah ditetapkan, dengan sendirinya diharapkan akan menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia, untuk mengetahui Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai untuk mengurangi dan mencegah sengketa/konflik Pertanahan di Kota Tanjungbalai dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam mengurangi dan mencegah sengketa/konflik Pertanahan di Kota Tanjungbalai. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan digunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian, pengaturan hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat pada Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Peran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai untuk mengurangi dan mencegah sengketa/konflik Pertanahan di Kota Tanjungbalai adalah sebagai mediator dalam sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, menjalankan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, melalui cara : Pertama, Kantor Pertanahan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat terkait sengketa. Ketiga, musyawarah dilakukan bersama pihak-pihak yang bersengketa dengan tokoh masyarakat. Kemudian objek sengketa dilebur dan dilakukan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Setelah sertipikat terbit, Kantor Pertanahan membagi-bagi sertipikat tanah tersebut kepada pihak-pihak yang berhak. Faktor yang menjadi kendala dalam mengurangi dan mencegah sengketa/konflik di Kota Tanjungbalai, yaitu: a) sulitnya menghubungi para pihak yang bersengketa, b) pihak-pihak yang bersengketa tidak mau mengalah, c) sosialisasi dan mediasi sulit dilakukan, d) sulit menemukan titik temu antara pihak yang bersengketa, e) membutuhkan waktu yang cukup lama. Rekomendasi penelitian yaitu : Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai agar lebih menguasai aturan-aturan hukum terkait pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga dalam pelaksanaanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berjalan optimal dalam upaya mencegah sengketa pertanahan. Complete Systematic Land Registration is carried out simultaneously at a predetermined location, by itself is expected to resolve land disputes that occur. The purpose of the study was to find out the legal arrangements regarding Complete Systematic Land Registration in Indonesia, to find out the role of the Tanjungbalai City Land Office to reduce and prevent disputes/conflicts in Tanjungbalai City and to find out what factors became obstacles in reducing and preventing disputes/conflicts in Tanjungbalai City. This type of research is normative legal research. The approach method used is the statute approach. Based on the research, the legal regulation regarding Complete Systematic Land Registration in Indonesia is Permen ATR/Head of BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration contained in Presidential Instruction No. 2 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Territories of the Republic of Indonesia. The role of the Tanjungbalai City Land Office to reduce and prevent disputes/conflicts in Tanjungbalai City is as a mediator in land disputes that occur in Tanjungbalai City, carrying out studies and handling problems, disputes, through: First, the Land Office takes a persuasive approach to the community. Second, outreach to the community regarding this dispute. Third, deliberation is carried out with the disputing parties with community leaders. Then the disputed object is merged and land registration is carried out through a Complete Systematic Land Registration. After the certipicate is issued, the Land Office distributes the certipicate to the entitled parties. Factors that become obstacles in reducing and preventing disputes/conflicts in Tanjungbalai City, namely: a) it is difficult to contact the disputing parties, b) the disputing parties do not want to budge, c) socialization and mediation are difficult to do, d) it is difficult to find a point meeting between the disputing parties, e) takes a long time. The research recommendations are: It is suggested to the Land Office of Tanjungbalai City to better master the legal rules related to the implementation of Complete Systematic Land Registration, so that in its implementation Complete Systematic Land Registration can run optimally in an effort to prevent land disputes.