Kebijakan Implementasi surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tahun 2012 Tentang Pengaturan Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan (Pra Merger PT Bank Syariah Indonesia)

Abstract

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan mengenai pedoman serta batasan pengoperasian untuk produk gadai/rahn emas syariah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, setiap bank syariah termasuk Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan harus dapat mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi produk qardh beragun emas di Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan setelah terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak potensi risiko yang timbul pada produk qardh beragun emas setelah terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, No. 7. Kota Medan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa secara umum, kebijakan implementasi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan telah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Seperti penentuan kategori penggunaan, penggunaan akad, penyampaian informasi, jumlah dan jangka waktu pembiayaan, dan FTV. Namun terdapat dua aspek yang masih belum sesuai diantaranya mengenai status kepemilikan emas dan pembebanan biaya yang belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu diketahui pula dalam produk qardh beragun emas terdapat beberapa jenis risiko yang terdapat didalamnya yang diantaranya adalah: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Bank Indonesia Circular Letter No.14/7/DPbS dated February 29, 2012 regarding Qardh Backed by Gold Products for Sharia Banks and Sharia Business Units explains the guidelines and operating limits for sharia gold pawn/rahn products in Indonesia. With the issuance of this circular, every Islamic bank including Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan must be able to implement policies in accordance with the provisions of Bank Indonesia. This study aims to determine and explain how the implementation of gold-backed qardh products at Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan after the issuance of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7/DPbS. This study also aims to determine the impact of potential risks that arise on gold-backed qardh products after the issuance of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7/DPbS. This research is a qualitative descriptive analysis research conducted at Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan which is located at Jl. Imam Bonjol, No. 7. Medan City. Based on the results obtained in this study, it can be seen that in general, the implementation policies applied by Bank Syariah Mandiri KFO Imam Bonjol Medan are in accordance with the rules contained in Bank Indonesia Circular Letter No. 14/7/DPbS. Such as determining the category of use, use of contracts, delivery of information, amount and term of financing, and FTV. However, there are two aspects that are still not appropriate, including the status of gold ownership and the imposition of fees that are not in accordance with the rules set by Bank Indonesia. In addition, it is also known that in gold- backed qardh products there are several types of risks contained in them, including: market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk.