Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2019/Pn.Bdw)

Abstract

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual timbul dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal disertai penggantian berupa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian, serta biaya untuk melakukan pembetulan (Pasal 1519 KUHPerd),tanah merupakan objek penelitian berupa benda tidak bergerak. Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana akibat hukum jual beli tanah dengan hak membeli kembali dan bagaimana pertimbangan hakim terkait jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang disebabkan oleh perjanjian tersebut (studi putusan nomor: 38/Pdt.G/2019/Pn.Bdw). Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum jual beli tanah dengan hak membeli kembali adalah penjual mempunyai hak membeli kembali barang yang dijualnya karena adanya suatu perjanjian dengan mengembalikan uang kepada pembeli sebagai uang pengganti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan mengakibatkan batal demi hukum, adapun jangka waktu sebuah perjanjian tidak boleh lebih lama dari lima tahun Pasal 1520 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerd) Sedangkan pertimbangan hakim terkait jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang disebabkan oleh perjanjian tersebut (studi putusan nomor: 38/Pdt.G/2019/Pn.Bdw) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran penulis agar jika hendak melakukan perjanjian jual beli maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat perjanjian jual beli (Pasal 1320 KUHPerd), sedangkan terhadap putusan nomor: 38/Pdt.G/2019/Pn.Bdw sudah selayaknya hakim menerapkan peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas. The sale and purchase agreement with the right to repurchase is the power to buy back goods that have been sold arising from an agreement in which the seller is given the right to take back the goods he sells,by returning the original purchase price accompanied by compensation in the form of costs incurred to carry out the purchase, as well as costs for carrying out the purchase make corrections (Article 1519 KUHPerd), land is object of research in the form of immovable objects. The problems that will be discussed based on this background are how the legal consequences of buying and selling land with the right to buy back are and how to analyze the decision number 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw or the judge’s consideration regarding the sale and purchase of land with the right to buy back caused by the agreement (Verdict Studies Number : 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw). The research method used in this paper is normative juridical, meaning that the research is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literatures that contain theoretical concepts related to the problems that are subject of this thesis. The problem approach is in the form of a statute approach, a conceptual approach, the sources of legal materials used are primary legal materials, secondary law, and tertiary law. The results show that the legal consequences of buying and selling land with the right to buy back are the seller has the right buy back the goods he sells because of an agreement to return the money to the buyer as a replacement money as a reffered to (Article 1532 KUHPerd) and result in null and void, as for the term of an agreement, it cannot be longer than five years (Article 1520 KUHPerd) meanwhile the judge’s considerations regarding the sale and purchase of land with the right to buy back caused by the agreement (Verdict Studies Number : 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw) has complied with the provisions of the applicable laws and regulations. The author’s suggestion is that if you want to make a sale and purchase agreement, the seller and buyer must meet the requirements of the sale and purchase agreement (Article 1320 KUHPerd),while for the decision number: 38/ Pdt.G/2019/PN.Bdw), it is proper for the judge to apply the laws and regulations firmly and cleary.