Peranan Mediator di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran meditator dalam menyelesaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta tentang tahapan penyelesaian Hubungan industrial secara Bipartit dan Mediasi di dalam UUD Nomor 2 tahun 2004 yang dimana biasanya permasalahan tersebut muncul karena adanya perasaan kurang puas terhadap pihak yang terlibat sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mediator di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara dalam menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan untuk mengetahui apa saja langkah-langkah mediator di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan indikator menurut teori Soekanto serta Indikator menurut UUD Nomor 2 tahun 2004 tentang tahapan Penyelesaian Hubungan Industrial meliputi: Bipartit merupakan suatu tahapan awal yang harus dilalui sebuah permasalahan yang diatur sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Tahapan Penyelesaian Perselisihan. Dan ketika suatu permasalahan tidak terlaksana sebagai mana mestinya maka dilakukanlah tripartite. Adapun dalam menyelesaikan suatu permasalahan PHK ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang mediator dimana langka tersebut meliputi bipartit, tripartit, klarifikasi, mediasi hingga kesepakatan bersama dengan penyelesaian setiap kasus telah dibatasi selama 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian Hubungan industrial Meliputi peran yang meliputi norma Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai menegakkan bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana konstruktif, sebagai memberi peringatan secara terus terang kepada para pihak yang bersangkutan. This research is motivated by the role of the meditator in resolving the termination of employment (PHK) as well as the stages of settling industrial relations in a bipartite and mediation in the Constitution Number 2 of 2004 which usually arises because feelings of dissatisfaction with the parties involved so that they terminated employment relationship (PHK). The research method used a descriptive qualitative. The results of this research indicate that using indicators according to Soekanto's theory and according to the Constitution Number 2 of 2004 about concerning the stages of settling industrial relations, including: Bipartite, is an stage that must be passed through a problem that is regulated in accordance with constitution Number 2 of 2004 about the Stages of Dispute Settlement. . And when a problem is not implemented as it should it will be tripartite. Meanwhile, in resolving a layoff problem, there are steps that must be taken by a mediator where the steps includes bipartite, tripartite, clarification, mediation to mutual agreement with the settlement of each case having been limited to 30 days from receiving the delegation of dispute resolution. Based on the results of the research, it can be concluded that the stages of industrial relations settlement include: The role which includes the norms of Law No. 2 of 2004 as enforcing that the presence of a mediator in the negotiation process is able to encourage the birth of a constructive atmosphere, as a direct warning to the parties concerned.