Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Studi Kasus di Desa Kuta Kepar dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo)

Abstract

Penulis melakukan penelitian tentang peran pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD), studi kasus di Desa Kuta Kepar dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket. Adapun permasalahan yang ada adalah syarat penerima BLT-DD pada Kecamatan Tiganderket tidak sepenuhnya mengikuti kriteria calon penerima BLT-DD, serta sebagian pemerintahan desa yang tidak mengetahui fungsi dan tugas masing-masing sehingga menyebabkan kendala dalam suatu program pemerintahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program BLT-DD serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program BLT-DD di desa Kuta Kepar dan desa Susuk Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dimana fokus penelitian ini di dasarkan pada tiga peran pemerintah menurut Ilyas Yusuf (2014) meliputi Regulator, Dinamisator, dan Fasilisator. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo kecamatan Tiganderket tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan serta UU. Pemerintah kecamatan telah ,memberikan motivasi serta siap membantu pemerintahan desa, syarat yang ditetapkan pemerintah Kecamatan Tiganderket untuk calon penerima BLT-DD bagi setiap desa adalah mendata masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa tersebut, faktor pengambat dalam program ini adalah masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa saja syarat penerima BLT-DD sehingga terjadi kecemburuan sosial. The author conducted research on the role of sub-district government in implementing the Village Direct Cash Assistance (BLT-DD) program, a case study in Kuta Kepar Village and Susuk Village, Tiganderket District. The problems that exist are that the requirements for BLT-DD recipients in Tiganderket District do not fully follow the criteria for BLT-DD recipients, as well as some village governments who do not know their respective functions and duties, causing obstacles in a government program. The purpose of the study was to determine the role of the sub-district government in the implementation of the BLT-DD program and to find out what the supporting factors and inhibiting factors were in the BLT-DD program in Kuta Kepar village and Susuk village, Tiganderket sub-district, Karo Regency. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Where the focus of this research is based on the three roles of government according to Ilyas Yusuf (2014) including Regulators, Dynamizers, and Facilitators. The result of this research is that the government of Tiganderket sub-district, Karo district, Tiganderket sub-district does not have the authority to make rules and laws. The sub-district government has provided motivation and is ready to help the village government, the conditions set by the Tiganderket District government for prospective BLT-DD recipients for each village are to record village communities according to the conditions of the village, the inhibiting factor in this program is that there are still people who do not know what it's just the requirement for BLT-DD recipients to create social jealousy.